FAQ |
Calendar |
![]() |
|
Nasional Berita dalam negeri, informasi terupdate bisa kamu temukan disini |
![]() |
|
Thread Tools |
#1
|
||||
|
||||
![]()
JAKARTA - Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
soal tidak boleh adanya sistem monarki yang bisa bertabrakan dengan demokrasi, terus menuai reaksi. Anggota Komisi II DPR Akbar Faisal menyebut SBY tak paham substansi kesitimewaan Yogyakarta. “Bagi saya pribadi Presiden keliru. Karena (keistimewaan ) itu ada dalam undang-undang,” ujarnya saat dihubungi okezone, Senin (29/11/2010). Diketahui, dalam rapat kabinet terbatas Jumat pekan lalu, Presiden SBY mengingatkan tidak boleh ada suatu sistem monarki yang bisa bertabrakan dengan demokrasi. Pernyataan ini pun langsung dibalas Sultan bahwa Provinsi DIY bukan pemerintahan monarki sebagaimana diungkapkan Presiden. Menurut Sultan,Provinsi DIY ini sama dengan sistem organisasi manajemen provinsi lain. “Yang saya agak bingung dari istilah monarki yang dikatakan, Presiden seperti mendramatisir kesitimewaan Yogyakarta. Padahal banyak daerah yang diperlakukan sejenis,” jelasnya. "Keistimewaan DIY lebih cenderung pada sejarah dan budaya yang melekat pada Yogyakarta. Jadi, saya kira wajar jika Sultan dan rakyat Yogyakarta tersinggung dengan pernyataan Presiden itu,” imbuh dia. Tak hanya itu, lanjut Akbar, statement Presiden soal monarki ini juga dianggap cukup merugikan. “Karena seakan-akan ini suara Jakarta. Padahal DPR tidak sepakat dengan ini,” katanya. Last edited by logite; 29th November 2010 at 01:57 PM. |
![]() |
|
|