Tidak Membohongi Tanah Air

[golputaja]

Oleh Adityo Permana



Bukan sistem pemerintahannya yang salah, juga bukan ideologi yang menjadi basis undang-undangnya, namun yang menjadi sorot perhatian utamanya adalah terletak pada sikap kita terhadap perilaku elite pejabat negeri ini dalam menjalankan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya undang-undang yang berisi peraturan hidup dan kehidupan manusia di suatu wilayah dibuat dengan kemauan dan tekad yang bulat demi mencapai tata kehidupan yang bermartabat. Aneka ragam perkumpulan dan diskusi diadakan di gedung DPR dengan maksud untuk mengumpulkan ide segar dan ilham-ilham para legislator yang berserakan. Meskipun terdapat kelalaian ketika tengah rapat membahas permasalahan rakyat, itu karena anggota dewan merupakan organisasinya manusia-manusia. Tertidurnya mereka di meja bundar, menjadi suatu bukti perjuangan yang tak henti untuk membela aspirasi rakyat. Walaupun terkadang anggota dewan kita tertidur pulas dari keadaan negeri ini. Sempat juga terlihat mereka tengah bermegah-megahan di atas jutaan permasalahan tentang rakyat. Simpati rakyat terkadang mereka kejar ketika pemilihan umum dan pada akhirnya ditelantarkan.



Semua itu merupakan kewajaran yang pantas terjadi pada orang-orang yang sering dihadapkan pada banyak problema, sehingga membutuhkan hiburan dan suasana yang berbeda dalam bekerja. Detik bergerak ke menit kemudian berubah menjadi jam, menjadi hari dan pada akhirnya semakin banyak waktu yang terbuang hanya untuk membicarakan kebobrokan para elite politik di negeri ini. Rakyat juga harus memilih, hal mana yang seharusnya diutamakan. Media, ormas, tokoh-tokoh masyarakat, dan elemen yang lainnya seharusnya sadar bahwa yang menjadi inti permasalahannya adalah padakejujuran pribadi, bukan pada keburukan sikap dan dosa yang diperbuat para penguasa. Kita semua harus jujur, lebih menyenangkan mengkritik seseorang ketimbang memperbaiki diri sendiri untuk tampil menjadi lebih baik. Jika penguasanya menjadi produsen dosa, kemudian rakyatnya sibuk membicarakan kesalahankesalahannya, keadaannya di akhir pasti tidak akan ada regenerasi kepemimpinan yang baik. Semua pihak sibuk dengan kesalahan-kesalahan eksternal, dan mengindahkan dosa internal yang menjadi embrio adanya kerusakan yang lebih besar.



Integritas seseorang dipengaruhi dari seberapa pandai ia bersikap dengan kekurangan dirinya, orang-orang di sekitarnya, dan pejabat di negerinya. Tanah air kita menanti hadirnya pahlawan-pahlawan yang tanpa pamrih dengan rumitnya perjuangan, kesabaran yang tinggi terhadap berbagai kesalahan, juga jiwa yang senantiasa disucikan. Adakalanya saat dimana kita berpendapat, dan tidak lupa kembali pada segunung tugas kita yang menumpuk. Tugas untuk menjadi bangsa yang berwibawa dengan kekayaan intelektualnya, dengan keahlian dalam mengolah sumber daya alamnya, dengan kecerdasan ketika diplomasi kenegaraan dan negosisasi meloloskan

kepentingannya di mata dunia luar.



Jika pejabat adalah suaminya, dan rakyat sebagai pendampingnya, maka undangundang berlaku sebagai rumah yang menaungi dan melindungi segala aktivitas para penghuninya dari infeksi dosa luar dan sikap untuk saling menyalahkan. Artinya, bukan kita dilarang untuk mengkritik dan menyampaikan pendapat, namun kita harus segera kembali pada pekerjaan yang seharusnya kita lakukan. Mereparasi negara ini dengan kritikan yang membangun dan modifikasi kepribadian personal yang anggun dan menawan.

Kita ambil contoh misalnya pada sektor keuangan dan moneter. Pemerintahan saat ini sudah terlihat sangat lumpuh dalam menjalankan dan mengawasi roda perekonomian negara.



Baru saja kita dengar, mantan pejabat cantik salah satu bank swasta yang telah melakukan pembobolan dana nasabahnya hingga belasan milyar, suku bunga yang disampaikan ke masyarakat oleh berbagai bank hanya untuk memenuhi keinginan BI tanpa melihat pemahaman nasabahnya, Kejaksaan Agung telah mendapatkan berkas suap sebesar Rp 900 juta dari seorang konsultan pajak kepada mantan pegawai pajak yang dikenal dengan sebutan Mister G yang sengaja disikapi dengan lambat. Juga kasus-kasus kadaluarsa yang diasingkan dari penghakiman masyarakat, seperti penyelewangan dana talangan untuk Bank Century sebesar trilyunan rupiah, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah tanpa tender, mafia hukum, sampai pada kasus terlibatnya pejabat nasional dalam pembukaan lahan pertambangan baru dan pengilangan minyak berukuran besar. Dan banyak lagi permasalahan yang terdapat pada sektor-sektor lainnya. Di sektor politik, bom buku yang tiba-tiba meledak dan menggaung di telinga rakyat sembari menutupi dosa pejabat. Sebanyak 21 juta anak untuk suksesi pendidikannya dan 21 ribu unit rumah baru yang dapat dibangun seharusnya terealisasi dan tidak digantikan dengan pembangunan suatu gedung baru untuk kenyamanan para legislator. Semakin terdengar banyak teriakan dari para oposisi untuk segera mengamandemen kembali setelah empat kali UUD 1945 diamandemen. Dan masih banyak lagi problema yang berasal dari sektor politik ini. Organisasi nasional sepak bola PSSI yang dipimpin oleh seorang narapidana sekaligus koruptor yang menancapkan rezimnya, namun pada akhirnya dibekukan oleh pemerintah dan FIFA setelah banyak kecaman yang sampai di telinga mereka dan berhasil menyadarkannya. Juga termasuk penyumbang kebobrokan negeri ini dari sektor olah raga. Di sisi lain, tidak terlibat aktifnya pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan konflik global di Libya, Pakistan, dan negara-negara Timur Tengah lainnya yang sudah mengalami revolusi besar-besaran, seperti di Tunisia dan Mesir. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia harus turut serta dalam upaya perdamaian dunia.



Beragam pertanyaan muncul, mengapa Tuhan memberikan kekayaan alam ini kepada negeri yang tidak mampu mengolahnya dan pemimpin yang dengan bodohnya memberikan kekayaan ini kepada para penjajah, mengapa setelah kemerdekaan didapat yang disimboliskan pada tahun 1945 sampai era reformasi ini sejak tahun 1998 tidak pernah terbukti mampu mengusir jejak-jejak penjajah dan tetap saja Indonesia terjajah, mengapa pula negeri ini tidak bisa mendapatkan pemimpin dari luar jalur kepartaian yang mana sudah menjadi pengetahuan bersama bahwasanya kebanyakan partai sama dengan tempat berlindungnya kepentingan-kepentingan kotor yang kebusukannya harus dilanjutkan dan dibahas secara formal di gedung DPR untuk bisa dijewantahkan, dan mengapa tidak pernah tampil produk-produk lokal yang memiliki daya jual internasional mampu diproduksi oleh kaum berpendidikan negeri ini?



Sikap dusta dan berbohong pada negara menjadi penambah derita dan melebarkan sayap-sayap keputus-asaan. Berkata yang jujur, bahwa bukan hanya pejabat saja yang melakukan kesalahan, namun rakyat pun memiliki kesalahan yang saling melengkapi.



Setiap pejabat kewajibannya adalah mengayomi, dan setiap rakyat memiliki tugas untuk menjadi personal yang dapat diandalkan. Agar reformasi tidak hanya menjadi pemanis dari segelas air gula, tapi lebih dari itu yang dapat membuat tanah air ibu pertiwi bangga akan perubahan yang sesungguhnya.

Beberapa tahun kemudian, Indonesia Emas menjadi keniscayaan dan kilaunya

menerangi dunia. Selama kita masih tetap percaya sekaligus menghargai sikap para pejabat, dan membuat diri kita agar dapat dipercaya untuk dijadikan pahlawan-pahlawan yang mampu memegang amanah besar berikutnya.

Menjadikan dosa penguasa sebagai batu lompatan memperbaiki diri, dan mengubah kebiasaan masyarakat dari yang senang membicarakan keburukan-keburukan orang lain untuk menutupi kekurangannya agar kembali untuk melakukan pekerjaannya. Ditambah lagi fungsi media yang dengan sportif menyampaikan hitam-putih potret kehidupan bernegara. Dan didukung oleh elemen-elemen lainnya yang dengan proaktif beropini dan menyampaikan gagasannya untuk membangun INDONESIA ADIDAYA.



ADITYO PERMANA - Pengamat Peradaban



Note: sangat diharapkan melon-melonnya dari para juragan.