FAQ |
Calendar |
![]() |
|
Lounge Berita atau artikel yang unik, aneh, dan menambah wawasan semuanya ada disini dan bisa dishare disini. |
![]() |
|
Thread Tools |
#1
|
||||
|
||||
![]()
Alasan RIM tidak kooperatif dengan Pemerintah Indonesia Sekarang sedang ramai diperbincangkan bahwa pemerintah Indonesia akan mengakhiri layanan BlackBerry Messenger yang mana adalah salah satu fitur terpenting di ponsel pintar BlackBerry dengan alasan RIM tidak kooperatif karena membangun pabrik di Malaysia dan membangun server di Singapura. Padahal dari sisi konsumen 2 negara itu jauh lebih sedikit daripada Indonesia yang jelas-jelas merupakan salah satu pengguna BB terbanyak di dunia. Daripada bingung mau pro atau kontra lebih baik kita telusuri apa alasan RIM tidak kooperatif. Tentu RIM punya pertimbangan sendiri dan alasan yang kuat bukan? Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada Revrisond Baswir [/quote] Quote:
Quote:
Jakarta- Research in Motion (RIM), produsen pembuat Blackberry menyatakan tidak jadi berinvestasi di Indonesia karena khawatir akan dikenakan pajak ganda. Perusahaan Kanada itu mendapat informasi dari konsultan kalau investasi harus bayar pajak di Indonesia dan Kanada. Padahal, kata Edy, itu adalah informasi yang salah. Sebab, Indonesia dan Kanada punya kerjasama sehingga perusahaan tidak harus dua kali membayar pajak. �Maka, saya katakan kepada RIM, Kenapa Anda tidak tanya ke pemerintah? Itu kesalahan fatal Anda,� kata Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra Irawady. http://emka.web.id/review/2011/benar...ra-salah-info/ Alasan yang kurang masuk akal datang dari RIM. Mana mungkin perusahaan sekaliber RIM tidak tahu informasi mengenai pajak ganda. Ibarat orang mau buka warung makan di suatu tempat tapi sudah ketakutan duluan sama preman yang minta duit di sana. Kita analogikan begitu. Tapi mungkin alasan sebenarnya RIM adalah karena tidak memadainya infrastruktur khususnya sumber daya manusia yang mampu mendukung operasi perusahaan-perusahaan asing di atas, kurangnya dukungan pemerintah terhadap investasi. Selain itu, Indonesia harus membenahi sistem birokrasinya, yang terkenal sangat korup sehingga perusahaan asing merasa sering menemui hambatan. Terkait:
|
![]() |
|
|