[Adi]

Wakil Presiden Boediono meminta ada kebijakan terkait harga gas. Selain itu, Boediono juga meminta analisis sehingga terjadi keseimbangan penggunaan gas domestik dan untuk kebutuhan ekspor. "Apakah nanti gas ini lebih banyak untuk dalam negeri dan sebagian untuk ekspor. Ini keseimbangan yang juga harus dianalisis," kata Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar usai Rapat Gas Nasional di Istana Wakil Presiden, 1 Juni 2010.Namun, dia menilai kemungkinan ekspor masih terbuka.

Selain itu, Pemerintah pun akan membentuk tim khusus untuk mengkaji kebijakan harga. "Pricing policy diarahkan Wapres dan akan dikaji oleh tim yang ditugaskan," ucap Mustafa.

Dengan demikian, Pemerintah berharap ada keseimbangan harga untuk kebutuhan domestik dan eskpor.

Mustafa melanjutkan, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai BUMN yang membutuhkan alokasi gas, akan membeli gas sesuai harga yang ditetapkan tim pengkaji kebijakan harga. "Untuk jangka panjang, pricing policy yang dibuat oleh Pemerintah itu yang akan menjadi rujukan," tutur Mustafa.

Sedangkan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Tubagus Haryono mengatakan dalam menyusun neraca gas nasional, alokasi suplai akan diklasifikasikan untuk sejumlah kebutuhan.
"Suplai (gas) diklasifikasikan sebagai ekspor, industri dalam negeri, listrik, pupuk, dan lain-lain terutama yang berhubungan dengan infrastruktur," kata Tubagus Haryono


sumber http://bisnis.vivanews.com/news/read...kaji_harga_gas

Terkait:

• Pemerintah RI Harus Bentuk Tim Investigasi
• Pemerintah Didesak Bentuk Tim Independen Kasus Kebumen
• Tunisia Bentuk Pemerintah Koalisi
• ::.Pemerintah tidak Akan Obral Tax Holiday .::
• ::.Pemerintah Akan Percepat Pembangunan JSS.::