Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai kasus Kemenakertrans dan kasus Kemenpora merupakan pintu masuk KPK untuk menyelidiki permainan di Badan Anggaran DPR. KPK perlu memastikan pertanyaan besar publik terhadap rutinitas di Banggar.
"Sebenarnya urusan yang menyangkut Kemenakertrans maupun Kemenpora itu pintu masuk bagi KPK untuk menjawab keraguan publik terhadap Badan Anggaran DPR," ujar Pramono.
Hal ini disampaikan Pramono kepada detikcom, Senin (5/9/2011).
Menurut Pramono, KPK tak boleh gentar menghadapi kasus apapun. KPK harus membuktikan kepada masyarakat bahwa mampu mengungkap korupsi anggaran dalam jumlah besar.
"Apakah KPK mampu tidak hanya menangkap pemain kecil tapi juga kasus besar yang menjadi perhatian masyarakat,"tantangnya.
Pimpinan DPR, menurut Pramono Anung, tak masalah jika KPK mulai menelusuri kegiatan Banggar DPR. "Kalau saya selaku pimpinan mempersilakan saja. Saya juga yang meminta KPK untuk sejak awal terlibat dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR,"tandasnya.
Sebelumnya, pada Kamis (25/8) lalu KPK menangkap tangan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan, Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) I Nyoman Suisnaya, Kabag Program Evaluasi di Ditjen P2KT bernama Dadong Irbarelawan dan seorang pengusaha wanita bernama Dharnawati di beberapa tempat berbeda.
KPK menangkap 3 orang tersebut di tempat yang terpisah dengan barang bukti uang tunai Rp 1,5 miliar. Uang yang dibungkus kardus bekas durian tersebut diduga sebagai imbalan pencairan anggaran dalam APBN-P 2011 untuk pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Manokwari, Papua Barat.
Ketiganya telah dijadikan tersangka percobaan penyuapan kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar. KPK menyatakan akan menelusuri asal-usul dan kepentingan dikucurkannya uang tersebut ke sejumlah titik. Termasuk diantaranya Badan Anggaran DPR.
sumber
5th September 2011
Kasus Kemenakertrans dan Kemenpora Pintu KPK Selidiki Banggar DPR
