Akbar: Demokrat dan PDIP Juga Terkait Kasus

syaiton

JAKARTA - Belakangan, tak sedikit kepala daerah di Indonesia yang terkait kasus korupsi APBD. Dari catatan yang ada, yang paling menonjol adalah para kepala daerah yang merupakan kader Partai Golkar (PG). Hal ini diakui sendiri oleh mantan Ketua Umum DPP PG, Akbar Tandjung, di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (7/1).

Namun, Akbar mengatakan bahwa sebenarnya tak hanya pejabat daerah dari PG saja yang terkena kasus. "Banyak juga kepala daerah dari Partai Demokrat dan PDIP. Kita juga tak bisa langsung mengatakan Golkar yang paling banyak terkena kasus," katanya.

Akbar mengatakan, memang banyak pejabat PG yang sedang menjalani proses hukum terkait kasus korupsi. Tapi katanya lagi, belum tentu (mereka) terbukti bersalah dan memang memakai dana APBD. "Tapi, memang sangat disesalkan, sampai banyak yang diproses hukum," katanya.

Sementara itu, Agung Laksono, Wakil Ketua Umum DPP PG yang ikut menghadiri acara hari itu, tak banyak menanggapi pertanyaan soal banyaknya pejabat PG yang terkait kasus korupsi tersebut. "Partai Golkar itu menghargai proses hukum," ujar Agung yang hadir sebagai Plt Ketua Umum itu.

Akbar dan Agung berada di tempat itu untuk menghadiri pelantikan Wali Kota Tomohon, Jefferson Rumajar, yang kebetulan berstatus terdakwa kasus korupsi APBD Tomohon senilai Rp 33,40 miliar. Epe - sapaan akrab Jefferson - yang saat ini adalah tahanan KPK itu, dititipkan di Rutan Cipinang. Walikota bertubuh tinggi tegap itu, saat ini sedang menjalani persidangan di PN Tipikor, Jakarta Pusat.

Terkait kasus Epe, Akbar sendiri berharap putusan nanti akan adil. "Kita tunggu saja putusan tetapnya. Proses hukum yang sedang berjalan mesti kita hormati. Ia (Epe, Red) juga sangat kooperatif dan menghargai proses ini," tambahnya. (sto/jpnn)

SUMBER !

Terkait:

syaiton

Pesan TS

Spoiler for pesan:

Menu