[aris]

SBY Minta Politisi Tidak Intervensi Hukum, Fuad Bantah Sekaligus Sumbang Saran

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan para politisi tidak boleh melakukan intervensi di bidang hukum. Sebab, jika itu yang terjadi, sistem hukum akan rusak.

�Para politisi, baik eksekutif dan legislatif, di pusat dan di daerah, jangan melakukan intervensi. Ini untuk menghormati kewenangan dan independensi penegakan hukum. Campur tangan itu harus dicegah dan dihindari. Apalagi jika intervensi politik itu disertai politik uang, lengkap sudah, rusak hukum kita. Intinya, politisi jangan masuk ranah hukum. Penegak hukum juga jangan masuk ranah politik. Ini agar penegakan hukum terbebas dari kontaminasi apapun,� kata Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5).

Pernyataan SBY itu pun menuai tanggapan yang meluruskan dari kalangan DPR. Selain itu, SBY juga diajak untuk melihat bahwa di dalam kabinetnya sendiri ada seorang menteri yang diduga kuat melakukan intervensi terhadap proses hukum kasus pajak Paulus Tumewu pada tahun 2006 lalu.

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier bahkan menyebut kalau penegakan hukum tidak ditegakkan secara adil atau tebang pilih, maka kewajiban semua warga negara untuk menegakkan hukum ke arah yang benar.

"Intervensi itu bisa dilakukan semua termasuk politisi-politisi agar penegak hukum kembali ke jalan yang benar. Tapi harus diperhatikan, itu hanya kalau penegakan hukum tebang pilih dan tidak adil," tegasnya.

Dalam kasus Sri Mulyani yang melakukan intervensi terhadap Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus Paulus Tumewu, Fuad hanya menyarankan satu hal kepada SBY secara singkat.

"Jadi pemimpin itu harus satu kata dengan perbuatan," ujarnya.

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/...-Sumbang-Saran


Benny Ikut Luruskan Pernyataan SBY

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengomentari imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta politisi, eksekutif dan legislatif untuk tidak mengintervensi hukum.

"Yang dimaksud masuk itu, yaitu dengan kekuasaan yang dipunyai menghentikan proses (hukum). Tapi mengontrol proses itu adalah tugas politisi terutama anggota dewan," kata Benny kepada wartawan di Istana Negara Jakarta (Selasa, 4/5).

Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, DPR itu digaji rakyat untuk menyampaikan apa yang tidak bisa disampaikan pihak lain secara terbuka dan berani, seperti yang telah dilakukan DPR.

"Oleh karena itu dewan memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya ngomong apa saja boleh. Karena itu mandate yang diberikan konstitusi kepada anggota dewan. Jadi mengkritisi pemerintah, mengkritisi pelaksanaan hukum adalah bagian dari tugas anggota dewan," tandasnya.

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/...Pernyataan-SBY


Di Istana, Fachri Hamzah Luruskan SBY

Wakil Ketua Komisi III DPR Fachry Hamzah menegaskan DPR tidak mempunyai alat untuk mengintervensi proses hukum. Hal ini ditegaskan Fahri menanggapi imbauan Presiden SBY yang meminta Pemerintah dan DPR untuk tidak mengintervensi hukum.

"Kalau legislatif tidak mempunyai alat menghentikan proses hukum. Kalau legislatif, kami cuma ngomong doang, kami digaji untuk ngomong. Kalau nggak nomong, gajinya dibalikin,� kata Fachri seusai menghadiri acara pembukaan rakor dan konsultasi penegak hukum di Istana Negara, Jakarta, (Selasa, 4/5).

Justru sebaliknya, lanjut politisi PKS ini, lembaga eksekutif lah yang mempunyai alat untuk menghentikan proses hukum.

�Yang disebut intervensi dalam hal ini adalah menghentikan proses hukum. Justru yang memiliki alat untuk menghentikan penegak hukum adalah eksekutif," tandasnya.

Lebih lanjut, tambah Fachry, anggota dewan dalam hal ini politisi, jangan berhenti mengkritik, jika tidak benar maka harus dibongkar sebisa mungkin.

http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/...h-Luruskan-SBY

Hmmm... Bagi Ndan2 yang mau meluruskan juga silahkan....

Ga nolak klo diberi Ndan N Budayakan click Thanks setiap masuk Thread ya Ndan...

Terkait:

• Politisi
• Francois Hollande, "Politisi Pendiam" yang Bikin Pemimpin Eropa Ketar-ketir
• Arti kalimat " Aksi Dahlan Gelisahkan Politisi untuk Pemilu 2014"
• Arti kalimat " Aksi Dahlan Gelisahkan Politisi untuk Pemilu 2014"
• Beda Politisi 1945 dan Politisi 2011 (lumayan, buat nyengir Gan)