17th January 2011
|
 |
Ceriwis Geek
|
|
Join Date: Nov 2010
Location: PIC#01
Posts: 19,459
Rep Power: 0
|
|
TNI Diminta Ikut Bela Keistimewaan Yogya
Quote:
TEMPO Interaktif, YOGYAKARTA - Eks Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Tyasno Sudarto meminta Tentara Nasional Indonesia ikut membela Keistimewaan Yogyakarta mengingat dalam sejarah pembentukan NKRI, DIY berperan sebagai penyelamat NKRI. Tyasno menuding, jika tentara tidak mau membela keistimewaan DIY,maka sama artinya mengkhianati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
�Sebab tanpa peran DIY, mungkin RI sudah tidak ada. Jadi apa yang dipermasalahkan, pura-pura tidak mengerti, tidak tahu atau karena pesanan lain,� kata Tyasno dalam Sarasehan Kebangsaan Jogja Istimewa untuk Indonesia di Gedung Widyamandala, Ahad, (16/1). Selain Tyasno, hadir pula Gusti Bendoro Pangeran Haryo Joyokusumo dan Romo Budi Subanar menjadi pembicara dalam diskusi ini.
Menurut Tyasno, tentara perlu membela keistimewaan DIY dengan sejumlah alasan. Pertama, apa yang terjadi belakangan ini, akibat globalisasi yang dirancang oleh kapitalis dalam melanggengkan imperialisme atau penjajahan gaya baru. �Bukan dengan senjata, tetapi teknologi, ideologi, ekonomis,� kata Tyasno.
Dalam perang ideologi, benteng terakhir adalah budaya. Jika budaya pada sebuah bangsa berhasil dijajah, maka bangsa itu seumur hidup akan dijajah.
Tyasno menyebut, Undang-undang yang dilahirkan oleh pemerintah dan DPR sebagian besar menggunakan konsultan asing. Akibatnya bunyi pasal dalam undang-undang itu menguntungkan bangsa asing. Karenanya, Tyasno berharap DIY menjadi benteng terakhir penyelamat NKRI dalam penjajahan gaya baru ini. �Tidaklah naif kalau Yogya diubek-ubek oleh kekuasaan yang ingin menjajah 100 persen Indonesia." ujarnya.
Soal keistimewaan DIY, Tyasno menyebut, demokrasi Pancasila yang selama ini menjadi dasar pijakan RI akan dibelokkan menjadi demokrasi liberal. Buktinya, pernyataan Presiden yang menyatakan jika gubernur tidak dipilih maka dianggap tidak demokratis. �Demokrasi ini seperti pisau bermata dua.� Kedaulatan rakyat dengan cara musyawarah dan mufakat diganti dengan voting, yang menang harus diikuti,� kata Tyasno.
Padahal dalam konteks demokrasi di DIY, rakyat Yogyakarta sudah menginginkan gubernur DIY dan wakil gubernur DIY sudah menetapkan gubernur dan wakil gubernur adalah Sri Sultan dan Pakualam yang sedang bertahta. �Itu sah secara demokrasi Pancasila, dan demokrasi bermata dua itu berbahaya,� katanya.
Karena itu, Tyasno berpesan agar dalam perjuangan ini, bukan DIY yang memisahkan diri dari NKRI. �Kok enak DIY keluar, yang benar pemerintah pusat-lah yang harus turun. Dan ini pertanggungjawabkan,� ujarnya dengan lantang.
�Siapapun yang tidak menghargai sejarah, tidak paham sejarah, tidak mengerti budaya, Pancasila dan NKRI tidak pantas memimpin NKRI.� kata Tyasno lagi. Menurut Tyasno demokrasi bukanlah tujuan tetapi alat mencapai tujuan yakni mensejahterakan Indonesia.
|
|
