>> HIPMI Geram Gayus Dihukum Ringan <<

dikzzz

Quote:

TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN - Relatif ringannya hukuman bagi aparat pemerintah yang korup membuat geram pengusaha. Apalagi setelah pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus HP Tambunan, hanya divonis tujuh tahun penjara.

Sedemikian geramnya hingga Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) merasa perlu mengeluarkan pernyataan.

Saat jumpa pers berkaitan Sidang Dewan Pleno (SDP) II dan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) HIPMI di Banjarmasin, Kamis (20/1/2011), Ketua Umum HIPMI, Erwin Aksa, menyatakan koruptor seharusnya dihukum seberat-beratnya.

Indonesia perlu mencontoh China, yang menghukum mati koruptor. Tindakan tegas tersebut ternyata mampu menekan korupsi.

"Korupsi terus terjadi karena hukuman yang diterima tidak memberikan efek jera," kata Erwin di Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin.

Peraturan, menurut Erwin, juga harus diperjelas agar tidak ada lagi celah untuk kongkalikong, termasuk antara aparat pemerintah dan pengusaha. "Banyak aturan yang bagus, tapi sebatas makro. Sedang mikronya tidak dibuat," jelasnya.

Oleh karenanya, HIPMI meminta pemerintah memberikan kepastian hukum, Selain itu pihaknya meminta pemerintah memperbaiki infrastuktur.

"Pemerintah perlu dana besar untuk penyediaan infrastruktur. Agar bisa terwujud, tekan defisit negara yang juga diakibatkan oleh korupsi, sehingga kita bisa bersaing dengan China atau Vietnam," kata Erwin.

HIPMI menggelar SDP II dan munassus di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, pada 21-23 Januari 2011. Kegiatan ini mengangkat tema Memperkuat Daya Saing Nasional dalam Rangka Pelaksanaan Free Trade Agreement.

Hadir sebagai keynote speaker Menteri Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Pengusaha Oesman Sapta, dan Hendri Saparini.

"SDP membahas pelaksanaan dan evaluasi program kerja serta saling tukar informasi antara pusat dan daerah. Sedangkan munassus membahas dan mengevaluasi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
sesuai kesepakatan rapat kerja nasional ke-13," papar Ketua Panita Pelaksana SDP II dan Munassus, Raja Sapta Oktohari,

Dalam pembukaan yang berlangsung di Jakarta, Rabu (19/1/2011),
Wakil Presiden Boediono meminta anggota HIPMI meningkatkan semangat wirausaha. "HIPMI perlu mengadakan program-program yang konkret untuk menstimulus masyarakat agar terjun ke dunia usaha," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Boediono menyerukan kepada seluruh anggota HIPMI agar tidak tergiur memanipulasi pajak seperti yang terjadi pada kasus Gayus. "Jangan sampai muncul kasus Gayus yang lain. Bayarlah pajak sesuai kewajiban Anda," tegas Boediono.

>> Sumber <<

Terkait:

Menu