1st February 2011
|
 |
Ceriwis Lover
|
|
Join Date: Dec 2010
Location: TM#77
Posts: 1,503
Rep Power: 264
|
|
Bolehkah Pendidikan Dokter Disponsori Pabrik Obat?
Quote:
Jakarta, Agar ilmunya tidak usang, para dokter wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan lewat Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) yang tentu biayanya tidak murah. Di sisi lain, ada potensi konflik kepentingan ketika industri farmasi mensponsori PKB.
Bagi dokter, PKB merupakan salah satu syarat untuk memperbaharui izin praktik melalui registrasi ulang setiap 5 tahun. Syarat itu bertujuan agar ilmu yang dimiliki oleh para dokter tidak usang, karena ilmu pengetahuan khususnya di bidang medis selalu berkembang.
Sementara itu bagi industri farmasi, PKB merupakan kesempatan untuk menyosialisasikan hasil-hasil penelitian terbaru yang dilakukannya kepada para dokter. Pengetahuan ini diharapkan membantu para dokter untuk bisa memilihkan obat yang paling tepat untuk pasien.
Bentuk dukungan lain dari industri untuk meningkatkan pengetahuan para dokter adalah lewat detailing produk atau edukasi secara langsung ke tempat-tempat praktik melalui detailer obat. Tugas detailer adalah memberi informasi mendetail tentang suatu produk ethical atau obat yang hanya bisa ditebus dengan resep dokter.
Konflik kepentingan muncul ketika bentuk-bentuk dukungan ini membuat para dokter kehilangan kebebasan profesi karena merasa berhutang budi. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh industri kadang membuat dokter mau tidak mau akan tergoda untuk meresepkan obat buatan industri yang mensponsorinya.
Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Prof Dr Agus Purwadianto, SpF, SH, MSi, DFM dalam diskusi Pendidikan Dokter Berkesinambungan dan Kebijakan Pajak Terkait di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (1/2/2011) mengatakan potensi penyimpangan bisa terjadi di pihak dokter maupun industri.
"Dalam konteks kolusi, industri menjadi pihak yang menggoda. Tapi kenyataannya ada juga oknum dokter yang menjadi 'pemaksa' untuk digoda," Prof Dr Agus dalam diskusi yang digelar olehInternational Phramaceuticals Manufacturer Group (IPMG) tersebut.
Prof Agus menegaskan, dokter sebagai profesi yang luhur tidak oleh menjadi pedagang yang terlibat secara langsung dalam promosi produk obat ethical. Dokter dilarang keras menerima fasilitas dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas penulisan resep.
Sementara itu IPMG selaku perhimpunan pabrik-pabrik obat telah memiliki kode etik yang mengatur pemberian fasilitas bagi dokter, baik dalam rangka PKB maupun sebagai pembicara dalam seminar. Ketua IPMG, Dr H Luthfi Mardiansyah mengatakan industri boleh menjadi sponsor bagi dokter asal mematuhi kode etik.
"PKB diperlukan untuk kepentingan dokter dalam rangka meningkatkan kualitas pengobatan pasien. Karena itu perusahaan farmasi dan dokter harus mematuhi kode etik dan mengutamakan kesembuhan pasien," ungkap Dr Luthfi.
Salah satu penekanan dalam kode etik tersebut adalah bahwa segala bentuk dukungan tidak boleh didasarkan pada kewajiban bagi dokter untuk mempromosikan, merekomendasikan atau meresepkan resep suatu produk obat. Karena itu, ada larangan bagi industri untuk memberi imbalan bagi dokter atas penulisan resep.
Pelanggaran atas kode etik ini akan diproses oleh sub komite Marketing Practices IPMG dan diselesaikan secara internal di organisasi tersebut. Sementara bagi dokter yang terlibat, kasusnya akan ditangani oleh MKEK.
|
|
