27th February 2011
|
 |
Ceriwis Geek
|
|
Join Date: Nov 2010
Location: PIC#01
Posts: 19,459
Rep Power: 0
|
|
Golkar: Demokrat Jangan Gede Rasa
Saan Mustopa (kiri), Happy Bone Zulkarnaen (2 kanan), Arbi Sanit (kanan) dalam diskusi polemik di Jakarta (26/2). ANTARA/ Reno Esnir
Quote:
TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Golkar menyindir Partai Demokrat atas sikapnya yang dinilai suka mengancam terhadap sesama partai koalisi. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen menegskan koalisi yang dibangun selama ini adalah antara Golkar dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Saat ini, seolah-olah Demokrat ingin terus dituruti," ujarnya usai diskusi politik di Jakarta, Sabtu (26/2). Sebaiknya, ia melenjutkan, "Demokrat jangan gede rasa."
Menurut Happy, aturan main yang dikenal oleh Golkar dalam berkoalisi adalah menjaga keberlangsungan pemerintahan sampai 2014. Jadi, apapun perbedaan pendapat yang terjadi, sebenarnya sah-sah saja. "Asal tidak mengganggu kepemimpinan SBY sampai selesai memimpin," katanya.
Aturan main dalam berkoalisi memang perlu ada, kata Happy, namun bentuknya bukanlah aturan yang mengikat sehingga membelenggu sikap demokratis dari masing-masing partai peserta koalisi. "Kalau dibelenggu, itu mencederai demokrasi," katanya.
Pernyataan Happy diamini oleh Ketua PKS Nasir Djamil. PKS juga menganggap bahwa koalisi yang dijalin bertujuan untuk menjaga kepemimpinan SBY saja. Soal parlemen bisa saja berbeda. "Tidak perlu sama," ujarnya.
Menanggapi pernyataan kedua kawan koalisinya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa, mengaku tidak mengerti dengan alur pemikiran yang dikembangkan oleh Happy dan Nasir. Bersekutu mendukung SBY, di mata Demokrat, berarti juga menjaga semua langkah dan kebijakannya hingga lantai parlemen. "Kalau tidak buat apa ada koalisi," ujarnya.
Koalisi partai-partai pendukung Yudhoyono yang diwadahi dalam sekretariat gabungan terancam pecah. Hal itu terjadi lantaran PKS dan Golkar berbeda sikap dengan Demokrat, PPP, PKB dan PAN berkaitan dengan usulan pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan.
Dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa lalu, Golkar dan PKS mengusung perlunya hak angket pajak, sedangkan Demokrat dan tiga partai lain menolaknya. Hasil voting anggota Dewan menyatakan usulan hak angket tersebut kandas.
SANDY INDRA PRATAMA |
|
