Pandeglang-Banyuwangi Tertinggal

azalazores

Pembangunan kabupaten-kabupaten di Jawa bagian Selatan masih tertinggal dibandingkan kawasan pantai utara. Untuk itu para pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di daerah Jawa bagian Selatan (Jasel) akan dikumpulkan di Jogjakarta hari ini (Senin 28/6), untuk membahas dan memfokuskan rencana pembangunan masing-masing.
�Wilayah Jasel yang terbentang dari Pandeglang (Banten-red) sampai Banyuwangi (Jawa Timur-red) selama ini relatif tertinggal dari segi infrastruktur. Misalnya saja, jalan antar kabupaten di Jasel ada yang terputus atau dalam keadaan kurang memadai,� kata Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah Velix Wanggai dalam siaran persnya, Minggu (27/6).
Selain tertinggal di bidang infrastruktur, wilayah Jawa bagian Selatan juga belum maksimal dalam mengelola sumber daya alam.
Pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut juga masih lambat. Hal itu terlihat dari indeks pembangunan manusia yang masih di bawah rata-rata kawasan Jawa bagian Utara.
Padahal menurut Velix, wilayah Jawa bagian Selatan memiliki potensi yang dapat dikembangkan, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Menurut Velix, kawasan itu perlu memiliki rencana pembangunan yang terpadu di semua sektor. �Harus ada sinergi antar-provinsi dan antar-kabupaten sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien,� katanya.
Pemerintah saat ini tengah mencari model pembangunan yang ideal bagi kawasan tersebut.�Kami masih terus menyempurnakan dengan meminta masukan dari pemangku kepentingan di wilayah Jasel,� kata Velix. Kawasan Jawa bagian Selatan saat ini didiami sekitar 27 juta penduduk yang tersebar di 22 kabupaten.

181 USUL PEMEKARAN
Proses usulan pembentukan otonom daerah baru terus saja bergulir. Wacana moratorium tak menghalangi para pengusul untuk membentuk daerah otonom baru. Bahkan Kementrian Dalam Negeri saja sampai menerima ratusan usul pemekaran.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan bahwa pihaknya terus saja menerima usulan pemekaran daerah baru. �Sampai saat ini yang masuk ke kita (pemerintah) ada 181 usulan. Mungkin di DPR bisa lebih banyak,� ujar Gamawan Fauzi, akhir pekan lalu.
Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat itu, pihaknya telah merampungkan grand design (rancangan menyeluruh) tentang jumlah daerah otonom yang cocok bagi Indonesia. Selanjutnya, grand design itu akan dibahas bersama Komisi II DPR RI.
Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap menyatakan bahwa pihaknya dapat memaklumi ada usul pemekaran yang terus saja bermunculan sebab undang-undangnya memang masih memungkinkan dilakukan pemekaran. �Karena faktanya, moratorium (penghentian sementara pemekaran daerah-red) itu tidak ada,� ujar Chairuman.
Senada dengan Gamawan, Chaeruman juga mengakui bahwa pihaknya terus menerima usulan pembentukan daerah baru. Namun mantan Deputi Menko Polhukam yang kini berkiprah sebagai politisi Golkar itu menambahkan, komisi yang dipimpinnya akan melakukan penilaian tentang dasar-dasar pemekaran dari segala aspek.
Menurut Chairuman, DPR akan bersikap lebih ketat melalukan validasi tentang syarat-syarat pemekaran. �Kita akan lebih ketat dalam melakukan seleksi sesuai aturan yang ada. Kalau memang syarat-syaratnya lengkap, kita teruskan menjadi usul (rancangan undang-undang) inisiatif DPR. Tetapi kalau masih kurang sana-sini, ya kita minta ke pengusulnya untuk dilengkapi,� tandas Chairuman.

source

Terkait: