|
|
| Post Reply |
| Tweet | Thread Tools |
|
#1
13th March 2011
|
||||
|
||||
PKB Bantah Informasi Wikileaks
 Helmi Faisal Zaini. TEMPO/Eko Siswono Toyudho TEMPO Interaktif, Jakarta -Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah pemberitaan koran Australia, The Age yang memuat berita situs pembocor kawat diplomatik Wikileaks, ihwal adanya suap terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, serta intervensi pemerintah dalam perkara sengketa kepengurusan PKB antara kubu Gusdur dan Muhaimin Iskandar. "Itu tidak benar. Orang asing tak berhak ikut campur urusan dalam Negeri. Apalagi informasi itu tak mendasar dan tak pernah dikonfirmasi," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB, Hilmy Faishal Zaini, dalam jumpa pers persiapan Musyawarah Kerja Nasional dan Forum Kerjasama Program di Jakarta, Minggu 13 Maret. Seperti diberitakan, The Age edisi Jumat 11/3/2011) memuat berita bahwa kawat Kedutaan Amerika Serikat juga menyatakan SBY melalui Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi 'mengintimidasi' setidaknya satu hakim pengadilan dari kasus sengketa kepengurusan PKB 2006. Sudi meminta pada hakim untuk tidak memenangkan PKB kubu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. "Menurut kontak kedutaan, Sudi mengatakan kepada hakim 'jika pengadilan membantu (Wahid) itu akan seperti membantu menggulingkan pemerintah'," demikian bunyi potongan berita dari The Age. Namun intervensi dari 'tangan kanan SBY' itu tidak berhasil. Alasanya, menurut sumber-sumber di kedubes yang berhubungan dekat dengan PKB dan pengacara yang terlibat dalam kasus ini, pendukung Gus Dur menyuap hakim Rp 3 miliar. "Apa yang dilakukan PKB itu adalah proses yang sangat panjang. Jadi tidak ada intervensi politik seperti yang diberitakan," kata politisi PKB yang kini menjabat Menteri Perumahan Daerah Tertinggal itu. Hilmy menilai informasi itu bersifat mengadu domba antara Indonesia dan Amerika. Informasi juga dianggapnya menyesatkan. Dia pun usul kepada pemerintah agar melakukan analisis terkait bocornya situs itu. Selain itu, dia juga meminta pemerintah melakukan deteksi dini, agar pola-pola pemberitaan dan informasi sepihat seperti ini bisa diminimalisir."Ini tekhnologi yang disalahgunakan," kata dia. Pengurus PKB lain, Hanif Adakhiri menganggap berita itu hanya gosip biasa, tak perlu ditanggapi serius. Menurut dia PKB tidak pernah meminta bantuan pemerintah untuk urusan itu. Apalagi berita dikaitkan dengan adanya imbalan koalisi, jika pemerintah mau intervensi persidangan."Berita itu tidak benar. Hanya rumor biasa yang tak perlu ditanggapi," kata dia menegaskan. MUHAMMAD TAUFIK |
| Sponsored Links | |
| Space available | |
| Post Reply |
|
|
