Kalimantan Tengah serius menuju "Provinsi Hijau"

**basta323^VIP**

Provinsi Kalimantan Tengah semakin menunjukkan komitmennya menuju �visi provinsi hijau� dengan landasan pembangunan berkelanjutan. Tekad ini dikukuhkan lagi melalui semiloka � Optimalisasi Peran Masyarakat Sipil dan Pemerintah Kalimantan Tengah Menuju Propinsi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan melalui Inisiatif Heart of Borneo (HoB)� pada 13-14 Januari 2011 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Jln. RTA. Milono No. 1 Palangka Raya. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, SH menyatakan, �Salah satu landasan dideklarasikannya Provinsi Kalteng sebagai Provinsi Hijau adalah kebutuhan untuk keluar dari pola pembangunan konvensional dan menemukan pola pembangunan berkelanjutan, yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi dan berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin. Pemerintah Kalteng menyadari perlunya sedini mungkin menghindari dampak negatif dari pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan, kesenjangan kehidupan sosial, dan kerusakan lingkungan."
Hal ini dipertegas oleh Kepala Bappeda Provinsi, Sahrin Daulay, M.Sc, �Propinsi Hijau, pada aspek-aspek kunci dari pembangunan ekonomi, dan keberlanjutan sosial dan lingkungan ditujukan untuk menginformasikan proses politik pengambilan keputusan untuk menetapkan target prioritas sosial-ekonomi di daerah tersebut, dan mendukung pengembangan kebijakan dan kondisi untuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan�.

Kelompok Kerja HoB Propinsi Kalimantan Tengah, WWF Indonesia, Kemitraan, Aliansi Masyarakat Adat Kalteng, CARE, Mitra LH, POKER SHK, KFCP, ELPAM, dan JARI Kalteng akan mendukung penyelenggaraan acara tersebut dan berpartisipasi dalam diskusi ahli. �Kami mengupayakan rekomendasi hasil diskusi ini dapat menjadi masukan untuk menyempurnakan RPJMD dan akan diteruskan kepada pengambil keputusan. Selanjutnya secara bersama sama kami mengawal berjalannya realisasi yang sesuai dari rekomendasi-rekomendasi tersebut terlaksana di tingkat kebijakan lokal, peraturan, program, dan semua inisiatif yg berjalan di Kalteng�, tutur Rosenda Ch. Kasih, Site Coordinator WWF-Indonesia program Kalimantan Tengah.
�Informasi dan konsultasi yang lebih terbuka, dan diskusi pakar seputar isu-isu kunci dan strategis (contohnya: ekonomi hijau; pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi pro-miskin dan pro-lingkungan, dll), akan menyatakan lebih tegas dukungan dan keterlibatan aktif organisasi/institusi lokal, LSM, akademisi, media, kelompok masyarakat dan lain-lain dalam mendukung konservasi dan pembangunan berkelanjutan," kata Cristina Eghenter, Social Development Senior Adviser WWF-Indonesia..

"Pengalaman membuktikan bahwa ketika orang-orang diberitahu tentang pilihan dan konsekuensi nyata, dan ketika mereka merasa bahwa suara mereka berarti, maka mereka akan berkontribusi dan terlibat aktif dalam pembuatan keputusan-keputusan nyata tersebut," tambahnya.
�Memulai sebuah model pembelajaran untuk menghasilkan informasi yang komprehensif dan menciptakan pemahaman yang kolektif dan nyata untuk mewujudkan visi provinsi Kalimantan Tengah Propinsi Hijau, menfokuskan pada aspek-aspek kunci dari pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosio-ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Hasil diskusi ditujukan untuk menginformasikan proses politik pengambilan keputusan untuk menetapkan target prioritas sosial-ekonomi di daerah tersebut, dan mendukung pengembangan kebijakan dan kondisi untuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan," pungkas Cristina.
Kegiatan ini adalah yang kedua kali dari serangkaian pertemuan dan diskusi tematik serupa yang akan diadakan pada 10 kabupaten di tiga provinsi kawasan HoB. Rangkaian acara ini diharapkan dapat membantu membangun koalisi masyarakat sipil yang lebih kuat dengan melibatkan organisasi masyarakat, LSM, universitas lokal, asosiasi profesi, kelompok masyarakat, dan elemen lain dari masyarakat sipil yang terlibat dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang dideklarasikan dalam inisiatif HoB.

Melalui semiloka ini diharapkan adanya masukan untuk DPRD dan Pemerintah provinsi dan kabupaten tentang pembangunan yang berkelanjutan di HoB dan pola ekonomi hijau (green economy) yang pro-poor dan pro-pengelolaan SDA yang lestari, adanya partisipasi dan peran yang lebih kuat bagi masyarakat sipil dalam ikut mengambil keputusan dan mendorong pola kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dan pencapaian MDGs khususnya ketahanan pangan, adanya rekomendasi tentang prioritas ekonomi pro-green dan pro-poor sebagai masukan untuk RPJM propinsi Kalimantan Tengah serta adanya alternatif yang didapat untuk peluang investasi hijau dan mekanisme pengembangan yang lestari.

sumber

Terkait: