SURABAYA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur mendesak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atas Undang-undang Pornografi untuk menertibkan kasus pornografi yang semakin marak.
�Undang-undang Pornografi memang sudah disahkan, tetapi peraturan pemerintahnya belum ada,� kata Sekum MUI Jatim, Imam Tabrani, Senin (4/1/2010).
Menurutnya selama PP itu belum ada, maka UU Pornografi hanya formalitas dan tidak dapat diterapkan karena untuk menertibkan pornografi dasar agama saja tidak cukup.
�Untuk itu perlu aturan yang tegas karena agama hanya memberikan sanksi moral, tidak dapat memberikan sanksi secara hukum, sedangkan yang memberikan sanksi hukum itu adalah UU dan PP,� katanya.
Kalau tidak segera dikeluarkan PP, jangan harap kasus pornografi seperti dalam tayangan film berjudul Suster Keramas, yang dibintangi Rin Sakuragi akan bisa tuntas.
Film ya ng diputar di sejumlah gedung bioskop di Surabaya sejak 31 Desember 2009 itu telah banyak memicu pro dan kontra di tengah masyarakat.
Untuk itu, pihaknya meminta Lembaga Sensor Film untuk menertibkan film yang masih banyak mempertontonkan adegan pornografi.
�Jangan sampai Indonesia terus-terusan dicekoki hal-hal berbau porno, karena masyarakatnya mayoritas muslim dan tidak cocok dengan adat ketimuran,� kata Tabrani.
Kompas.
6th January 2010
MUI Desak Pemerintah Keluarkan PP Pornografi
