23rd May 2011
|
 |
Ceriwis Pro
|
|
Join Date: Oct 2010
Location: Ceriwis.us
Posts: 2,477
Rep Power: 31
|
|
KPK Harus Usut Motif Nazar Beri Uang ke MK
KPK Harus Usut Motif Nazar Beri Uang ke MK
Inggried | Senin, 23 Mei 2011 | 09:58 WIB
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN Spanduk besar antikorupsi di gedung KPK
Quote:
JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera bertindak aktif menindaklanjuti pemberian uang oleh Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Djanedri M Gaffar. Seperti diungkapkan Ketua MK Mahfud MD, pada September 2010, Nazaruddin bertemu dengan Sekjen MK dan memberikan dua buah amplop berisi uang dengan jumlah 120 ribu Dollar As. Akan tetapi, tidak diketahui apa motif pemberian yang tersebut. Menurut Ade, KPK harus mengusut apa latar belakang pemberian uang tersebut.
"KPK semestinya bertindak aktif karena ini bukan delik aduan. Diusut latar belakangnya apa, supaya jelas asal usulnya. Bisa gratifikasi atau suap. Harus dicari latar belakangnya apa, enggak bisa kan orang tiba-tiba kasih uang tanpa maksud," kata Ade kepada Kompas.com, Senin (23/5/2011).
Selain itu, Sekjen MK juga diminta menjelaskan secara gamblang mengenai pertemuannya dengan Nazaruddin. Menurut Ade, persoalan pemberian uang ini tak bisa dianggap sederhana oleh KPK. Penyelesaiannya pun tak bisa hanya dilakukan di internal Demokrat. "Dalam konteks korupsi parpol, ini memperlihatkan problem besar kita bahwa praktik korupsi ini melibatkan trio atau tiga pihak yaitu pengusaha, birokrat, dan politisi. Apa yang diungkap Pak Mahfud mempertegas itu," ujarnya.
Pernyataan Mahfud yang mengatakan bahwa laporan atas tindakan Nazaruddin telah disampaikan kepada Presiden SBY pada November 2010. Akan tetapi, baru diungkapkan kembali setelah nama Nazaruddin saat ini tengah menjadi sorotan. "Ini kan menunjukkan lambannya Demokrat bereaksi, ini kan tidak mungkin individual, tetapi secara institusional diduga juga melibatkan partai. Maka, partai cenderung ragu menindak kader yang diduga terlibat. Semua ini bisa diindikasi dalam konteks perburuan rente partai politik," kata Ade.
|
|
