Jakarta - Koalisi partai-partai di pemerintahan menandatangani kontrak koalisi baru. Dalam kontrak koalisi tersebut, seluruh mitra koalisi diwajibkan satu suara. Meski demikian, kontrak koalisi tersebut tak bermaksud membungkam mitra koalisi.
"Ruang untuk menyikapi isu secara kritis tersebut ada di Setgab (sekretaris gabungan). Pandangan subjektif bisa dilakukan dalam forum Setgab," ujar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustofa di Gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Rabu (25/5/2011).
Namun, dalam Setgab tersebut akan diputus satu suara mengenai isu tertentu yang dinilai strategis. Menurut Saan, menjadi kewajiban mitra koalisi untuk mengawal keputusan tersebut.
"Semua anggota harus menghargai dan bahkan harus mengamankan itu di parlemen," katanya.
Saan pun mengatakan, ada mekanisme reward and punishment terhadap anggota Setgab. Sanksi berupa pendepakan dari anggota Setgab, menurut Saan bukanlah intimidasi.
"Tak ada yang keberatan dan kita yakin terhadap konsistensi dan komitmen dari peserta koalisi," tandasnya.
sumber