[gusrus]

Buku Gurita Cikeas telah memancing timbulnya luka lama. Yayasan dianggap sebagai sumber korupsi. Yayasan adalah mesin penghasil uang sekaligus mesin pencuci uang.

Mari kita mengingat sejenak kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan yayasan:
 Kasus Yayasan Supersemar yang divonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan memvonis bersalah Yayasan Supersemar dan memerintahkannya membayar ganti rugi kepada negara senilai US$ 105 juta dan Rp 46,4 miliar. Namun demikian Soeharto diputus tidak melakukan perbuatan melawan hukum (Kompas 29 Maret 2008).
 Kasus Yayasan Yanatera Bulog yang merugikan negara Rp 35 miliar. Buloggate I inilah yang menjadi awal jatuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan;
 Buloggate II melibatkan Yayasan Roudhatul Jannah telah membuat Akbar Tanjung duduk di kursi pesakitan dengan tuduhan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 40 miliar (akhirnya pada dibebaskan dalam proses kasasi di MA). Kasus ini juga membuat ketar-ketir B.J. Habibie sebagai presiden saat itu;
 Kasus Yayasan Kesejahteraan dan Perumahan Prajurit (YKPP) senilai Rp 410 miliar yang melibatkan beberapa petinggi militer;
 Kasus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (milik Bank Indonesia) ke sejumlah anggota dewan dan penegak hukum senilai Rp 100 miliar. Kasus ini telah membuat Gubernur BI (Burhanudin Abdullah) dan para deputinya serta pejabat BI plus anggota DPR harus bersekolah di Lembaga Pemasyarakatan.

Jika mau disebutkan masih banyak kasus korupsi yang melibatkan yayasan. Jumlahnya akan menjadi berlipat-lipat jika kita mau mengungkap kasus korupsi terkait yayasan yang masih mengendap ditelan bumi. Saya ingin memberi contoh beberapa diantaranya.

Seorang pejabat BUMN yang hobi fotografi, mengadakan lelang foto-foto hasil karyanya. Hebatnya, karya-karya foto tersebut laku keras bak kacang goreng meskipun harganya ratusan juta rupiah (paling murah Rp 200 juta). Bahkan foto hitam putih Jusuf Kalla saat sedang memakai PDA laku Rp 500 juta per foto. Konglomerat-konglomerat top berlomba-lomba untuk membeli karya seni tersebut.

Seorang fotografer profesional menyatakan bahwa jarang sebuah foto bisa terjual Rp 50 juta. Uniknya, meskipun bukan seorang fotgrafer profesional, sang pejabat ini mampu menjual foto-foto hasil karyanya senilai ratusan juta rupiah. Untungnya pejabat BUMN tadi menyerahkan uang hasil penjualan (lelang) foto sebesar Rp 4,4 milyar tersebut ke sebuah yayasan yang dipimpinnya secara pribadi (sebagai perseorangan). Lebih jelasnya silahkan minta bantuan Paman Google.

Yayasan Taman Bacaan Indonesia yang diketuai istri Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi melelang 316 rumah bacaan untuk sejumlah kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Dalam acara malam itu, terkumpul dana sekitar Rp 47,4 miliar. Acara yang digelar di suatu hotel berbintang lima di Jakarta, Rabu (3/9/03) malam, tersebut juga dihadiri Presiden Megawati Soekarnoputri dan Laksamana Sukardi. BRI membeli lebih kurang 20 rumah bacaan, PT Telkom membeli tiga rumah bacaan yang berharga Rp 150 juta per satu rumah bacaan. Selanjutnya, silahkan minta bantuan Paman Google untuk memperjelasnya.

Kasus paling up date adalah Joker (Joko Tjandra) memberikan uang kepada Dirut PT Mulia Viadi Sutoyo dan Enang (kurir). Jumlahnya US$ 1 juta. Dari situ uang mengalir lagi ke Yayasan Kesetiakawanan Sosial Nasional (YKSN). Kebetulan Djoko Suyanto menjabat sebagai Dewan Pembina yayasan tersebut dan Arwin Rasjid (Seorang bankir, Presdir CMIB Niaga, dan mantan Dirut Telkom).

Sayangnya, kasus-kasus di atas belum menarik minat aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana setelah masuk ke yayasan-yayasan tersebut.

Hakikat pendirian suatu yayasan adalah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemanusiaan dan tidak diarahkan kepada pencapaian keuntungan. Demikian juga dengan yayasan yang didirikan pejabat pemerintah atau disingkat yayasan pemerintah. Pada mulanya, yayasan pemerintah dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai di tingkat kementerian atau departemen terafiliasi. Tapi dalam perkembangannya, melenceng dari tujuannya yang semula. Alih-alih menyejahterakan, yayasan pemerintah justru dijadikan mesin pencuci uang. (Lex Rieffel dan Karaniya Dharmasaputra dalam bukunya yang berjudul : Di Balik Korupsi Yayasan Pemerintah).

Pak Harto adalah pelopor pendirian yayasan yang pada akhirnya digunakan sebagai alat untuk pencucian uang hasil korupsi. Sekurang-kurangnya ada 40 yayasan yang dimiliki keluarga Cendana. Beberapa diantaranya yang besar adalah Yayasan Dakab, Dharmais, Supersemar, Tritura, dan Amal Bhakti Muslim Pancasila. Dengan kewenangan dan pengaruhnya yang besar, uang dengan mudah mengalir ke yayasan-yayasan tersebut. Para pengusaha seperti Bob Hasan, Liem Sioe Liong alias Sudono Salim, dan konglomerat lainnya berlomba-lomba menyumbangkan uang ke berbagai yayasan tersebut. Tidak ketinggalan BUMN juga menyisihkan sebagian labanya untuk disumbangkan ke yayasan-yayasan tersebut.

Yayasan-yayasan Pak Harto tersebut beroperasi seperti mesin pengumpul uang siluman yang sangat luar biasa. Tidak aneh jika ada yang memperkirakan bahwa kekayaan Pak Harto mencapai US$ 16 miliar.

Bagaimana dengan yayasan-yayasan yang berkait erat dengan para pejabat di era reformasi ini?

Buku Gurita Cikeas karya George Junus Aditjondro mampu memotret yayasan-yayasan yang �terafiliasi� dengan Cikeas. Bagaimana dengan yayasan pemerintah lainnya?

Menurut catatan Departemen Hukum dan HAM, ada 30 lembaga negara yang memiliki yayasan. Masalah yayasan diatur dengan UU Yayasan No. 16/2001 jo. No.28/2004. UU menyatakan yayasan boleh memiliki unit bisnis dengan ketentuan penyertaan modal sebesar-besarnya 25 persen. Akibatnya banyak yayasan yang berfungsi sebagai holding company dan mengarah kepada bisnis.

Seperti diungkap Lex Rieffel dan Karaniya Dharmasaputra, bahwa modus pencarian dana yayasan-yayasan orde reformasi ini, ikut �meneladani� yayasan-yayasan Soeharto. Adalah modus umum, perusahaan pemasok atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan kepentingan kerja dengan kementerian atau lembaga pemerintah yang menjadi induk yayasan bersangkutan diminta menyetorkan sejumlah �sumbangan� kepada yayasan sebagai panjar atau imbal jasa dari transaksi, jasa, atau tender bisnis yang telah atau akan dimenangkan.

Yayasan di era reformasi ini juga se-power full di era Pak Harto. Pejabat publik banyak yang menjadi pengurus yayasan dalam kapasitasnya sebagai perorangan. Sayang tidak ada satu pun peraturan yang tegas melarangnya, termasuk mengatur konflik kepentingan pejabat negara. Sebagaimana era Pak Harto, dengan pengaruh jabatannya, para pengurus yayasan tersebut akan dengan mudah menjadi mesin pengumpul uang yang efektif. Ketua YKSN, Arwin Rasyid dalam wawancaranya dengan Metro mengakui bahwa dana yang masuk ke YKSN sangat besar (sayang tidak disebutkan nominalnya).

Repotnya hampir seluruh pendapatan yayasan pemerintah dikelola tersendiri oleh pengurusnya sebagai dana nonbujeter (off budget) dan tak disetorkan ke Kas Negara sebagaimana diamanatkan undang-undang. Hal ini sangat kontradiktif mengingat yayasan tersebut masih banyak yang menggunakan fasilitas negara untuk menjalankan roda organisasinya.

UU Yayasan hanya mengamanatkan audit laporan keuangan yayasan oleh kantor
akuntan publik (KAP). Menurut penelitian Lex dan Karaniya, sebagian besar laporan keuangan yayasan pemerintah (87%) telah diaudit kantor akuntan publik. Masalahnya adalah sejauh mana KAP mampu mendeteksi bahwa yayasan tersebut telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas?

Sejauh pengetahuan saya, KAP hanya melakukan general audit atas laporan keuangan yayasan tersebut. Artinya auditor KAP hanya memeriksa laporan keuangan berdasarkan dokumen-dokumen yang diserahkan pengurus yayasan. Umumnya audit dilakukan secara formal, artinya sepanjang angka-angka di laporan keuangan telah didukung dokumen yang sah, maka berarti laporan keuangan tersebut dianggap benar. Kebenaran susbtansi dari laporan keuangan tersebut tidak diperiksa. Kemungkinan adanya rekayasa keuangan juga tidak ditelusuri. Auditor benar-benar mengandalkan kejujuran pengurus yayasan.

Sehebat apapun auditornya dan jenis auditnya, akan sulit melacak aliran dana yayasan tersebut tanpa adanya whistleblower (orang dalam yang mengerti rekayasa keuangan yayasan tersebut). Oleh karena itu, tuntutan agar George Junus Aditjondro untuk bisa membuktikan korupsi Cikeas merupakan tuntutan yang berlebihan. Analisa George untuk mengungkap sinyal-sinyal adanya aliran dana ke yayasan-yayasan Cikeas sebagaimana ditulis dalam bukunya Gurita Cikeas, seharusnya ditindak-lanjuti oleh pihak-pihak yang berwenang. Sebagai langkah awal, audit investigatif oleh BPK sebagai lembaga independen layak untuk dicoba. Tanpa ada langkah nyata, semuanya akan berunjung pada debat kusir. Wallahu �alam Bish-Shawabi

Terkait:

• 5 Presiden Paling Berani Memberantas Korupsi di Dunia
• Pesawat Tempur/Jet Paling Mahal & Paling Canggih Di Dunia
• Inilah Alat-alat Canggih Untuk Melakukan Kejahilan
• PC paling mahal dan canggih (klo ada yg lebih canggih, saya rela Kimpoi ama Myabi da)

[Ayonyanyi]

puanjang...baca dulu ah...,

[gusrus]

Quote:

Originally Posted by Ayonyanyi

puanjang...baca dulu ah...,

Silahkan...jangan lupa Commentnya ya...

[ardi92]

Nice Post BRO

Lengkap dan menyeluruh istilahnya. Memang benar dari jaman Orde Baru Yayasan digunakan sebagai sapi perah untuk mencari dana maupun kegiatan mencuci uang. Setuju kalau buku Gurita Cikeas dijadikan sebagai tindakan awal lembaga pemerintah untuk menindaklanjuti aliran dana yayasan tersebut.

[eran]

ehmm...
source nya ditampilin dong, mass...
thx...

[papaBear]

--- baca dolo masss
--- btw, TS nya mana nehh ??

[skillfulmen]

yayasan dari dulu emang merupakan sumber korupsi dan tempat orang mencuci uang korupsinya..bkan rahasia lagi...

[34t]

banyak banget duit yg dikorupsi

[rizqiulilabshor]

ijin baca ndan

[DreamWorld]

bener neeh,salah satu alat korupsi yg plg sulit dilacak kebenarannya ya yayasan