19th September 2014
|
|
Banned
|
|
Join Date: May 2014
Posts: 177
Rep Power: 0
|
|
Belum kerja, 50 DPRD Kabupaten Blitar dinilai makan gaji buta
Merdeka.com | 17 September 2014
Quote:
Menganggur hanya ongkang ongkang kaki tanpa ada inisiatif DPRD Kabupaten Blitar dituding hanya menerima gaji buta. Sejak dilantik akhir Agustus hingga menikmati gaji pertama awal September, 50 wakil rakyat belum juga bekerja alat kelengkapan dewan, pun tak juga terbentuk.
"Bagi kami mereka (DPRD) tidak layak menerima gaji. Yang mereka nikmati itu uang rakyat. Karenanya, gaji buta itu lebih baik dikembalikan ke rakyat," ujar juru bicara Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Blitar Mahathir Muhammad kepada wartawan, Rabu (10/9).
DPRD Kabupaten Blitar periode 2014-2019 resmi dilantik pada 27 Agustus 2014. Dari 50 orang yang dilantik, 26 di antaranya adalah orang orang baru. PDI Perjuangan menempati 13 kursi, kemudian PKB 9 kursi, PAN 7 kursi, Partai Gerindra 7 kursi, Partai Demokrat 4 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, PKS 3 kursi dan PPP satu kursi. Sebagai anggota legislatif mereka belum bisa bekerja.
Dari pantauan PMII sejauh ini Tata tertib (tatib), Fraksi, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan belum juga ada. setiap hari nyaris tidak melihat aktivitas sebagaimana mestinya wakil rakyat. Tidak ada kesibukan rapat di dalam ruangan, khususnya untuk membahas alat kelengkapan dewan. Padahal saat pelantikan, pimpinan sementara DPRD dengan sungguh sungguh berjanji segera menyusun semua perangkat kerja tersebut.
"Padahal gaji yang diterima setiap anggota per bulan sebesar Rp 11 juta lebih dan untuk pimpinan sekitar Rp 15 juta. Penerimaan itu menjadi tidak patut jika melihat mereka tidak melakukan apa apa," terang Mahathir.
Keterangan Mahatir juga sama seperti yang disampaikan Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Kabupaten Blitar Imron Rosyadi. Menurutnya dari informasi yang disampaikan anggota dewan dari PKB, hingga kini belum muncul inisiatif pembahasan alat kelengkapan dewan.
Sementara sesuai ketentuan, proses tersebut cukup panjang. Yakni mengingat teknisnya setelah ditetapkan DPRD baru dikirim ke Gubernur.
"Dan tentunya gubernur tidak langsung meng ACC. Tapi dicek dulu, sebelum disahkan. Ini kan membutuhkan waktu lama. Terus dewan kapan kerjanya?" keluh Imron.
Selaku partai yang memiliki jumlah kursi terbesar kedua, Imron mengaku malu kepada masyarakat. Tidak bisa disalahkan jika muncul opini miring bahwa wakil rakyat yang ada sekarang hanya menikmati gaji buta.
Sementara Ketua DPRD sementara Kabupaten Blitar, Marheinis Urip Widodo belum bisa dikonfirmasi. Namun Urip sebelumnya menegaskan bahwa penyusunan alat kelengkapan dewan secepatnya diselesaikan. Secepatnya kita akan susun alat kelengkapan dewan. Sebab jika tidak, kita tidak akan bisa bekerja," tegasnya.
Reporter : Imam Mubarok
|
Kumpulan soal latihan cpns terlengkap di soalcpns.com
|
