Lagi, Ahok versus DPRD DKI

**Gusnan**

Halaman 1 dari 4

Jakarta - Takdir Ahok dan DPRD DKI, agaknya, terus berseteru. Mereka tak akan pernah bertemu. Episode terbaru perseteruan adalah penggunaan hak angket oleh DPRD DKI, yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD DKI, Kamis, 26 Februari 2015.

Hak angket diajukan karena Ahok, panggilan akrab Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dianggap melakukan pelanggaran serius, yaitu menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2015 tanpa persetujuan DPRD. Paling tidak, begitulah klaim DPRD DKI.

Dari pihak Ahok lain lagi. Menurut Ahok, tidak benar ia menyampaikan RAPBD yang tidak disepakati. “Yang benar, DPRD tidak berhasil memaksa kami memasukkan anggaran yang tidak masuk akal. Lalu mereka membuat sendiri APBD tanpa SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) kami.” Konfirmasi Ahok kepada saya kemarin (1/3/15).

Ahok menyatakan bahwa yang ia sampaikan adalah RAPBD yang telah disetujui DPRD, sedangkan yang diklaim sebagai versi resmi DPRD tersebut adalah buatan DPRD DKI sendiri tanpa kehadiran SKPD. Versi DPRD inilah yang dituding memunculkan dana siluman hingga Rp 12,1 triliun, angka yang tentu saja sangat tidak kecil.

Siapa yang benar, siapa yang berbohong? Harus diakui, sentimen publik saat ini lebih mempercayai Ahok. Gerakan “save Ahok” menjadi trending topic dan geliat masyarakat, terutama warga DKI. Mirip seperti perseteruan KPK-Polri, sentimen publik selalu berada di sisi KPK.

Ahok dan KPK adalah soal kepercayaan (trust). Tidak dipaksakan, apalagi digerakkan. Hal ini membuktikan bahwa rasionalitas publik selalu menginginkan pemimpin yang bersih dan antikorupsi.

Terlepas ‘cuap-cuap’ ala Ahok yang sering memerahkan telinga, mantan Bupati Belitung Timur itu masih menjadi harapan bagi warga Jakarta. Sama seperti KPK yang menjadi harapan bagi pemberantasan korupsi di Tanah Air.Next

Halaman 1 2 3 4
Next

Terkait: