Yasonna Dianggap Duri di Pemerintahan Jokowi

**Gusnan**

Menkumham Yasonna Laoly. Foto: dok.JPNN

JAKARTA - Pengamat politik Tjipta Lesmana menilai keberadaan Yasonna Laoly dalam Kabinet Kerja akan menjadi duri dalam kepemerintahan Jokowi-JK.
Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin dapat mengganggu atau menjadi hambatan buat pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Pengamat politik yang akrab disapa profesor Tjip tersebut pun menyarankan kepada Presiden Jokowi agar mengganti Menkumham. "Paling tidak kegaduhan politik nasional sedikit mereda bila presiden mengganti menkumham," tandas Tjipta Lesmana, kemarin.

Melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Yasonna selalu berbuntut kontroversi, Tjipta Lesmana menduga kalau itu bukan perintah Presiden Jokowi.
Artinya, setiap kebijakan Yasonna atas inisatifnya sendiri. Dengan begitu, Menkumham sudah menyalahi sistem pemerintahan.

"Menteri itu pembantu presiden. Jadi haram bagi seorang menteri mengambil kebijakan atas inisiatifnya sendiri," tandasnya.

Sebelumnya, Yasonna mengaku setiap kebijakan yang diambil selalu dilaporkan kepada Presiden.
Termasuk kebijakan mengesahkan kepengurusan DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono. "Saya sudah melaporkan dan menjelaskan masalah PPP dan Golkar ke Presiden dan Wapres," ungkap Yasonna.

Yasonna mengklaim, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan kebijakan yang dikeluarkan, selama bisa mengargumentasikan kebijakannya.

Bahkan, lanjut Yasonna, setelah mendapat laporannya, Presiden Jokowi akan menerbitkan Perpres Kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono. "Perpresnya akan segera dikeluarkan oleh presiden dalam waktu dekat," akunya.

Yasonna mengaku tidak masalah jika ada pihak yang menggugat Perpres pengesahan Partai Golkar. Bahkan ia mengaku siap memberikan argumentasi. "Silakan saja, kita akan layani. Kalau digugat kita layani, enggak apa-apa," tandas Yasonna.

Dia menegaskan keputusannya mengesahkan Partai Golkar yang dipimpin Agung Laksono sudah sesuai ketentuan. Keputusannya, kata dia, mengacu atas keputusan Mahkamah Partai Golkar. (sis)

Terkait:

Menu