115 Anggota DPR Teken Hak Angket Menkumham

[Gusnan]

115 anggota DPR tekan hak angket Menteri Yasonna Laoly










Seratus lima belas anggota Dewan Perwakilan Rakyat membubuhkan tanda tangannya mendukung pengajuan Hak Angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hanamongan Laoly.

Dalam rapat bersama fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih, di ruang Fraksi Golkar DPR, Ketua Fraksi Golkar Ade Komaruddin mengatakan, 115 anggota itu berasal dari semua fraksi KMP.

"Dari fraksi KMP semuanya terwakili, lima fraksi," kata Ade Komaruddin, Rabu 25 Maret 2015.

Dijadwalkan, pada sore ini juga, pengajuan Hak Angket ini akan diserahkan ke pimpinan DPR.

Untuk mempertajam kajian, fraksi-fraksi KMP menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra.

Dalam pernyataannya, Yusril mengatakan hak angket memang sebagai upaya menyelidiki terkait kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Terkait kasus Golkar, apakah bisa dikatakan masuk kategori angket? Yusril menegaskan, dalam keputusan Menkumham yang mensahkan kubu Agung Laksono, bisa dilawan dengan hak angket.

Memang, seperti di Jakarta tidak berpengaruh dengan perbedaan pendapat. Tapi itu tidak terjadi kalau di daerah-daerah. Karena, selain berdampak politik, juga berdampak sosial.

Yusril mengatakan, di daerah-daerah, orang bisa saling benci. Sehingga, konflik Golkar ini bisa masuk kategori angket.

"Di kampung keadaan jadi sangat berbeda. Oleh karena itu, wajar jika hak angket itu dilakukan," katanya.

Tinggal sekarang, apakah bisa dilaksanakan, masih menunggu keputusan paripurna. "Kalau paripurna mengatakan sah, ya itu di jalankan," katanya.

Saat hak angket berjalan, maka bisa memanggil siapa saja dan melakukan penyelidikan dengan leluasa. Sama seperti angket Bank Century 2008. Dengan begitu, akan banyak yang bisa digali.

"Adakah keterlibatan pihak-pihak lain, adakah konspirasi politik sehingga menkumham tidak independen," katanya.

Baca Juga :
Gerindra Dukung Hak Angket untuk Menkum HAM
Hak Angket Menkumham Akan Ungkap 'Begal' Politik

ARB: Hak Angket untuk Menkumham Bukan karena Golkar

Terkait:

• Menkumham Beri Kesan Jokowi Tukang Adu Domba
• Pakar HTN Ini Sebut Menkumham Langgar Aturan
• Menkumham Dilarang Tentukan Kepengurusan PPP Sampai ada Islah
• Menkumham Bersedia Mundur Jika Diminta Presiden
• Menkumham Peringatkan Ormas Tak Langgar HAM

[cucubago]

konspirasi politik hingga saat ini masih menjadi masalah di Indonesia sendiri..entah sampai kapan permasalahan ini akan berlanjut

promo bundling okiedog & cocolatte --- Teknonetwork.com