Dengan begitu, mereka bisa jadi bupati atau gubernur.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Prajurit Kopassus.
(Puspen TNI)
Panglima TNI Jenderal Moeldoko membuat kebijakan baru, yaitu memberikan atau mengembalikan hak politik bagi para istri-istri Prajurit TNI. Ini sesuai dengan Surat Telegram Panglima TNI nomorST/1378/XI/2014 tanggal 24 November 2014.
"Mulai sekarang, istri para Prajurit TNI diperbolehkan untuk melakukan kegiatan politik, sehingga nanti ada yang bisa menjadi bupati atau gubernur," kata Moeldoko pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Pertiwi ke-51, di Balai Sudirman Jakarta Selatan, Rabu 15 April 2015.
Moeldoko yang juga sebagai Pembina Utama Dharma Pertiwi menegaskan bahwa, di dalam Undang-Undang yang dilarang berpolitik praktis adalah prajurit TNI. Sedangkan bagi istri Prajurit TNI tidak ada larangan dan hal tersebut diperbolehkan.
"Untuk itulah, pada Musyawarah Nasional ke-12 beberapa waktu yang lalu, hal ini sudah dimasukkan dalam agenda program, untuk mempertegas dan memperjelas posisi istri Prajurit TNI boleh menggunakan hak politiknya," jelas Moeldoko.
Sejak reformasi, TNI memang tidak diperbolehkan ikut campur dalam politik. Konsep Dwi Fungsi yang memberi legitimasi mereka untuk terlibat dalam persoalan di luar pertahanan seperti sosial, politik, budaya bahkan ekonomi sejak berdirinya rezim Orde Baru juga dihapus. Tujuannya untuk mewujudkan profesonalitas TNI dalam menjalankan tugas sebagai penjaga kedaulatan NKRI.
15th April 2015
Panglima TNI Izinkan Istri Prajurit Berpolitik
