Dibubarkan Kemenpora, Tim Sembilan Hasilkan 9 Rekomendasi

**Gusnan**

Pintu gerbang Kantor PSSI di Senayan, Jakarta, disegel dengan rantai besi oleh massa dari Pecinta Sepakbola Indonesia, Minggu (19/4/2015). Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi menjatuhkan sanksi administratif kepada PSSI yang isinya memutuskan pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI, termasuk hasil KLB di Surabaya yang memilih kepengurusan periode 2015-2019.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) resmi membubarkan Tim Sembilan yang yang salah satu tugasnya untuk memantau dan mengawasi kinerja PSSI.

Tim Sembilan dibentuk sejak awal Desember 2014. Tim tersebut dibentuk untuk merespons desakan masyarakat yang mengeluhkan kinerja PSSI pascakegagalan timnas pada beberapa kejuaraan.

"Tim Sembilan sudah selesai tugasnya. Atas nama Kemenpora, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah bekerja keras dan sudah banyak memberikan kontribusi terhadap olahraga, khususnya sepak bola di Indonesia," ujar Sesmenpora, Alfitra Salamm, di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

"Hasil rekomendasi Tim Sembilan ini akan kami laporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat, Pak Presiden, Wakil Presiden, menteri-menteri terkait, dan akan juga akan melaporkannya ke FIFA," tambahnya.

Hadir dalam acara jumpa pers tersebut diantaranya Koordinator Tim Sembilan, Oegroseno, anggota Tim Sembilan, yakni Imam Prasodjo, Eko Tjiptadi, Natalia Soebagio, dan Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, Gatot S Dewa Broto.

Oegroseno menjelaskan, selama empat bulan melaksanakan tugasnya, Tim Sembilan telah menghasilkan sembilan rekomendasi. Ia berharap rekomendasi tersebut bisa menjadi pintu masuk untuk membenahi berbagai masalah sepak bola di Indonesia.

"Ini entry poin yang cukup bagus untuk tata kelola pesepak bolaan nasional, dan mungkin nanti diharapkan bukan hanya di sepak bola tapi juga untuk olahraga lainnya," kata Oegroseno.

Berikut ini adalah sembilan rekomendasi yang dihasilkan Tim Sembilan:
1. Mendorong Kemenpora untuk sesegera mungkin (masih dalam durasi saat Tim Sembilan bekerja) untuk menyusun dan menandatangani Nota Kesepahaman antara Menpora dengan Kapolri.
2. Mendorong Kemenpora untuk sesegera mungkin (masih dalam durasi saat Tim Sembilan bekerja) untuk menyusun dan menandatangani Nota Kesepahaman antara Menpora dengan kepala PPATK.
3. Mendorong Kemenpora melalui BOPI untuk bersama-sama Badan Intelkam Mabes Polri, Ditjen Imigrasi, serta Ditjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja untuk mengupayakan pembentukan one stop service (pelayanan satu atap) sesegera mungkin.
4. Untuk melancarkan dan mendukung keberadaan aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum di bidang keolahragaan, Tim Sembilan mendorong Kemenpora untuk memprioritaskan kebutuhan keberadaan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) yang perlu dituangkan dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional.
5. Merekomendasikan kepada Menpora melalui BOPI untuk menunda dan/atau tidak menerbitkan rekomendasi penyelenggaraan kompetisi ISL 2015 sampai dipenuhinya persyaratan standar pengelolaan organisasi dan standar penyelenggaraan kejuaraan sesuai UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaan lainnya serta ketentuan federasi internasional.
6. Pemerintah harus sudah mendorong PSSI untuk membuka peluang secara obyektif melalui fit and proper test pada berbagai pihak tertentu yang berpeluang untuk memimpin PSSI sebelum proses pemilihan yang terbuka sejauh itu sesuai dengan Statuta FIFA.
7. Untuk tahap berikutnya, Kemenpora harus tetap melakukan monitoring yang intensif terhadap BOPI mengingat potensi "godaan" cukup tinggi.
8. Mempertimbangkan untuk menjadikan sejumlah catatan kritis terhadap beberapa regulasi FIFA, AFC, dan PSSI tersebut di atas untuk dipedomani secara serius oleh PSSI bagi perbaikan tatakelola persepakbolaan nasional di masa depan.
9. Khusus mengenai dugaan pengaturan skor, Tim Sembilan mendorong Kemenpora untuk menindaklanjuti secara obyektif karena akan berdampak signifikan bagi profesionalisme pengelolaan sepakbola nasional sebagaimana diatur dalam salah satu tujuan yang tercantum dalam Statuta FIFA, yaitu: to promote integrity, ethics and fair play with a view to preventing all methods or practices, such as corruption, doping or match manipulation, which might jeopardise the integrity of matches, competitions, players, officials, and members or give rise to abuse of association football.

Terkait:

Menu