Ahok: Banyak Enggak Turis Asing ke Jakarnaval? Enggak Ada

**Gusnan**

Peserta festival budaya Jakarnaval 2014 melintasi Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (22/6). Festival Budaya Jakarnaval 2014 yang diikuti 1200 peserta serta 30 mobil hias dengan mengangkat tema

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut banyak hal yang harus dievaluasi atas penyelenggaraan Jakarnaval, Minggu (7/6/2015) kemarin. Salah satunya adalah target Pemprov DKI untuk menarik minat wisatawan asing datang ke pesta rakyat jelang hari ulang tahun (HUT) ke-488 DKI Jakarta itu.

"Memang banyak warga luar Jakarta yang datang juga kok. Tapi, pertanyaan saya sederhana, turis luar negeri banyak enggak yang datang ke Jakarnaval kemarin? Enggak ada, padahal target kami (untuk menarik wisatawan asing) itu," kata Basuki di Balai Kota, Senin (8/6/2015).

Basuki sebelumnya juga menyebut waktu penyelenggaraan Jakarnaval juga perlu dievaluasi. Pasalnya, banyak tamu undangan yang mengeluh kepanasan kepadanya karena duduk "dijemur" selama 2,5 jam.

Oleh karena itu, Basuki mempertimbangkan apakah sebaiknya Jakarnaval diselenggarakan pada malam hari. "Kalau sudah begitu berantakan, berani enggak orang-orang datang? Itu yang masalah, makanya mesti dievaluasi," kata Basuki.

Pihaknya juga akan mengaudit anggaran penyelenggaraan Jakarnaval sebesar Rp 8 miliar. Ia juga menjelaskan, pada pelaksanaan World Royal Heritage Festival pada 2013 lalu, DKI juga menghabiskan anggaran sebesar Rp 20 miliar.

Basuki membandingkan penyelenggaraan acara-acara kebudayaan ini dengan penyelenggaraan acara jelang HUT ke-488 DKI Jakarta yang dibuat oleh swasta, seperti Jakarta Fashion and Food Festival. Acara itu dilaksanakan oleh Summarecon Group dan berlangsung selama kurang lebih 30 hari, tetapi hanya memakan anggaran sekitar Rp 10 miliar.

"Makanya, kami lagi timbang, perlu enggak bikin kayak gini lagi (Jakarnaval dan World Royal Heritage Festival). Kalau DKI bikin semacam opera, apakah rakyat Jakarta mau nonton opera? Itu habis Rp 40 miliar katanya," kata Basuki.

Ia menambahkan, jika melakukan pemborosan, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI, dapat diberi sanksi.

Namun, Basuki mengaku telah menanyakan perihal besarnya anggaran ini kepada Kepala Disparbud DKI Purba Hutapea. "Mereka saya tanya, berani (diaudit anggaran) katanya. Mereka bilang, 'Semua jelas kok, Pak, pakai sistem transfer,' katanya. Bagi saya, ini sistem transfer," kata Basuki.

Terkait:

Menu