Maraknya aksi penipuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di berbagai daerah membuat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat berinisiatif memasang ratusan spanduk imbauan di seluruh kantor dinas, kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
Selain melakukan pemasangan spanduk, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKPPD Kabupaten Cirebon, Iim Rohiman juga menyampaikan kepada sejumlah awak media tentang tata prosedural terkait pengangkatan CPNS secara resmi.
Pertama-tama, kata Iim, informasi penerimaan CPNS dipastikan bersumber dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Karena pada prosesnya, kementerian terkait akan mengundang pihak pemerintah daerah melalui regional Badan Kepegawaian Negara di masing-masing provinsi untuk dimintai berkas pengajuan formasi kebutuhan kepegawaian. Kebutuhan formasi tersebut dihitung berdasarkan pertimbangan jumlah pegawai yang pensiun serta kebutuhan penempatan wilayah tugas.
âMisal Kabupaten Cirebon mengajukan kebutuhan formasi sebanyak 1.500 orang, mungkin yang disetujui hanya sebanyak 400 orang itu pun dibagi untuk formasi apa saja. Baru setelah itu kita tindaklanjuti dengan pembukaan pendaftaran pegawai, dan seleksi yang dilakukan oleh konsorsium atau Perguruan Tinggi yang dikomandani BKN,â jelas Iim saat ditemui di kantornya, Rabu (2/9/2015).
Sementara jika mengikuti peraturan yang sedang diberlakukan saat ini, kata Iim, pemerintah daerah masih mengikuti edaran dari Menpan RB perihal penundaan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara atau dikenal dengan istilah moratorium CPNS Tahun 2015. âPertama, tidak ada informasi penerimaan CPNS tanpa melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD). Kedua, saat ini pemerintah masih menjalankan PP tentang moratorium CPNS dan belum menerbitkan PP baru,â tegasnya.
Iim juga menyampaikan mengenai modus yang biasa digunakan pelaku penipuan di lapangan, kata dia, para pelaku biasanya menawarkan informasi penerimaan CPNS dengan istilah jalur khusus atau jalur kebijakan dengan meminta biaya hingga ratusan juta rupiah. âKemarin saja ada satu orang, itu pun ketahuan pas dia membawa SK (Surat Keputusan) dan setelah diteliti memang palsu. Bisa dibaca dari jenis kertas, hasil pemindaian, juga keheranan kami karena selama ini belum ada informasi pengangkatan pegawai,â kata Iim.
UWA
informasi penerimaan cpns |
soal latihan cpns |
pendaftaran cpns |
formasi cpns
26th November 2015
Tidak Ada Penerimaan CPNS Tanpa Melalui BKPPD
