Pemerintah Hanya Akan Bantu Event Fee MotoGP 2017

**Gusnan**

Getty Images/Mirco Lazzari gp
Jakarta - Jika kajian ulang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) soal MotoGP mulus, jalan untuk membangun sirkuit dan skema pembiayaan belum tentu ikut lancar. Sebab, pemerintah hanya bisa membantu membayarkan event fee MotoGP. Selebihnya dibebankan kepada pihak swasta.

Untuk menyelenggarakan MotoGP, selain membuat sirkuit baru, Indonesia juga harus membayar event fee ke Dorna Sport --selaku promotor-- sebesar 23,4 juta euro (sekitar Rp 352,9 miliar).

Jumlah tersebut adalah biaya yang dibutuhkan untuk menggelar event selama tiga musim. Rinciannya adalah 7 juta euro untuk tahun 2017, 8 juta euro untuk 2018, dan 8,4 juta euro untuk 2019. Dana itulah yang akan dibantu negara, jika kajian ulang dari Kemenpora tentang MotoGP dikabulkan di rapat koordinasi tingkat Kementerian.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, meminta agar penyelenggaraan MotoGP di Indonesia dikaji ulang. Puan menyampaikan pendapatnya itu pada rapat yang berlangsung di kantor PMK, Jumat (29/1/2016). Selain perwakilan Kemenpora, hadir juga Kementerian Pariwisata, Kementerian PU dan Pera, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI), dan Kementerian Keuangan.

"Rapat tadi memang selain meminta untuk dikaji ulang, bisnis model pembiayaannya diupayakan jangan terlalu membebani anggaran pemerintah. Seandainya MotoGP digelar, hal yang dilakukan pemerintah paling maksimal mebantu pembiayaan untuk event fee, sebesar 23,4 juta euro yang dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun, 2017-2019," kata Gatot, Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, Jumat (29/1/2016).

"Itu pun dengan catatan harus jelas apa benefit-nya bagi Indonesia untuk mengeluarkan anggaran sebesar itu," lanjutnya.

Gatot menambahkan, jika MotoGP jadi digelar, terbuka kemungkinan bukan Kemenpora yang akan mengambil alih penyelenggaraan, melainkan Kementerian Pariwisata. Itu tergantung dari hasil kajian yang akan dilakukan oleh pihak Kemenpora.

Sementara itu, Ketua Ikatan Motorsport Indonesia (IMI), Sadikin Aksa, menyatakan 100 persen dukungannya terhadap pemerintah, kendati belum ada keputusan yang konkret terkait penyelenggaraan MotoGP.

"Bagaimana pun keputusan pemerintah, kami sebagai regulator balapan tetap mendukung 100 persen. Jadi terserah pemerintah saja. Kami ini 'kan hanya mediator dan fasilitator teknis," kata Sadikin ketika dihubungi terpisah.

Ketua Ferrari Club Indonesia ini juga optimistis terhadap pemerintah, meskipun situasi Indonesia saat sedang banyak gawean seperti Asian Games 2018, TAFISA World Games Oktober 2016, dan beberapa kegiatan lainnya. "Kembali ke pemerintah yang memutuskan. Harusnya sih bisa. Kalau pemerintah bilang bisa, maka bisa," pungkasnya.

Terkait:

Menu