Jokowi Perintahkan Luhut Cari Kuburan Massal Korban 1965

**Gusnan**

Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan jumpa pers di tengah mencuatnya kasus PT Freeport, di kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Jumat (11/12). Jumpa pers juga di hadiri anngota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Partai Golkar yakni Kahar Muzakir, Adies Kadir, dan Ridwan Bae dan Staf Khusus Bidang Hukum Kantor Staf Kepresidenan Lambock V Nahattands (kiri).

Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965.
Kuburan massal itu, kata Luhut, untuk pembuktian sekaligus meluruskan sejarah terkait isu pembantaian pengikut PKI pascatahun 1965 silam.
"Presiden tadi memberitahu, disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya," ujar Luhut usai bertemu Presiden di Istana, Jakarta, Senin (25/4/2016).
"Sebab selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoki bahwa ada sekian ratus ribu orang yang mati. Padahal sampai hari ini belum pernah kita temukan satu kuburan massal," lanjut dia.
Luhut juga meminta lembaga swadaya masyarakat yang terus mendesak pemerintah untuk meminta maaf atas peristiwa 1965 untuk membuka data jika mengetahui ada kuburan massal yang dimaksud.
"Silahkan kapan dia mau tunjukkin. Sampaikan ini dari Menko Polhukam, kapan kami bisa pergi dengan mereka," ujar Luhut.
Selama ini, kata Luhut, banyak yang mengaku memiliki data kuburan massal korban, tetapi tidak dapat membuktikannya.
Pernyataan Luhut terkait keinginan menggali kuburan massal korban 1965 ini sempat diungkapkan saat Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, beberapa waktu lalu.
"Saya malah minta kalau ada alat buktinya, kita ingin minta gali kuburan massalnya," kata Luhut ketika itu.
Luhut mengamini bahwa ada konflik horizontal yang terjadi pada 1965. Besarnya konflik tersebut hingga menewaskan sejumlah orang.
Namun, ia menolak jumlah korban tewas disebut hingga ratusan ribu orang.
"Bahwa ada yang meninggal di tahun 1965, yes, tetapi jumlahnya tidak seperti yang disebut-sebutkan sampai 400.000 orang, apalagi jutaan orang," ucap Luhut.

Terkait:

Menu