Seputar Calon dan Pemilihan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD)

[liutenant]

Imparsial: Para Calon KASAD Kurang Berkomitmen pada HAM

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Program Imparsial, Al Araf, mengatakan ada empat jenderal bintang tiga berpeluang kuat menggantikan Kepala Staf Angkatan Darat George Toisutta yang akan memasuki masa pensiun akhir bulan ini. "Mereka cukupreliable dilihat dari sisi umur, kepangkatan, dan masa pensiun," kata Al Araf di Jakarta, Ahad, 12 Juni 2011.

Keempat jenderal itu adalah Letnan Jenderal Budiman, Letnan Jenderal Pramono Edi Wibowo, Letnan Jenderal Marciano Norman, dan Letnan Jenderal Johanes Surjo Prabowo. Mereka dinilai memenuhi syarat dari sisi umur dan kepangkatan, serta masih memiliki masa tugas cukup panjang sebelum memasuki masa pensiun.

Al Araf mengatakan, jika dilihat dari sisi jabatan strategis yang diemban calon KASAD, keempat nama itu kembali muncul sebagai calon terkuat. Mereka sama-sama memegang jabatan strategis di jajaran TNI.

Budiman kini Wakil KASAD yang menjabat sejak Maret 2011 lalu. Pramono Edi menjabat Panglima Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Kostrad) sejak September 2010. Marciano Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) AD. Sedangkan Johanes Surjo adalah Kepala Staf Umum TNI.

Meski keempat nama itu dianggap memenuhi syarat administratif, Al Araf menilai tak ada satu pun calon yang dianggap cukup ideal dari sisi komitmen terhadap HAM, demokrasi, dan reformasi TNI. Tolok ukurnya, mereka memiliki komitmen terhadap reformasi TNI, misalnya sikap terhadap bisnis TNI.

Keberpihakan terhadap reformasi ditandai dengan kesediaan melepas bisnis-bisnis TNI. "Mereka semua memiliki bisnis," kata Al Araf. Komitmen terhadap HAM juga masih dipertanyakan karena beberapa jenderal itu dinilai patut diduga terlibat dalam pelanggaran HAM.

KARTIKA CANDRA

http://www.tempointeraktif.com/hg/po...340148,id.html

Terkait:

• TNI Angkatan Darat Bentuk Tiga Divisi Baru
• Jual Tanah di jatiwaringin di dalam komplek angkatan darat
• Cara Membedakan TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat
• Indonesia Juara Umum Menembak Angkatan Darat ASEAN
• Cara Membedakan TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI ANgkatan Darat

[liutenant]

TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, Jakarta - Visa Calon KASAD Pernah Ditolak Amerika Serikat

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta menelusuri rekam jejak calon-calon Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD), untuk memastikan tak ada yang pernah terlibat kasus pelanggaran HAM. Desakan ini disampaikan karena beberapa kandidat diduga pernah terlibat kasus pelanggaran HAM di Timor Leste.

Direktur Eksekutif Imparsial Peongky Indrawati, mengatakan salah satu calon yang saat ini menjabat Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Pramono Edi Wibowo. Adik Ibu Negara Ani Yudhoyono itu pernah menjabat Komandan Pasukan Khusus Penanggulangan Teror dan ikut dalam operasi militer di Timor Leste pada 1999. Operasi ini berbarengan dengan insiden penyerangan di rumah Uskup Bello.

"Kami tidak tahu apakah dia terlibat, perlu dicek lagi keterlibatannya di Timor," kata Poengky di Jakarta, Ahad, 12 Juni 2011. "Komnas HAM perlu memastikan apakah itu benar dan apakah Pramono terlibat atau tidak."

Indikasi lain yang patut ditelusuri adalah saat permohonan visa Pramono ke Kedutaan Besar Amerika Serikat ditolak. Saat itu Pramono mengajukan visa bersama Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Meski pihak Kedutaan AS menolak menjelaskan alasan penolakan itu, banyak pihak mensinyalir ini terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang melibatkan keduanya.

Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan Komnas HAM harus secara aktif memberikan masukan tentang calon-calon KASAD, meski pengangkatannya merupakan hak prerogatif Presiden SBY. Selain Komnas HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta membuat penilaian sebagai bahan masukan Panglima TNI pada Presiden.

"Karena syarat lain harus diperhatikan dalam pengangkatan KASAD ini, seperti harus bebas dari korupsi memiliki komitmen terhadap demokrasi dan reformasi TNI," kata Al Araf. Apalagi Panglima TNI Agus Suhartono pernah menyatakan mendukung sepenuhnya proses reformasi TNI. Sayangnya sampai saat ini proses reformasi dinilai mengalami stagnasi.

Tujuh Jenderal bintang tiga bakal diajukan menjadi calon KASAD menggantikan George Toisutta yang memasuki masa pensiun akhir Juni ini. Mereka adalah Kasum TNI Letnan Jenderal Johanes Surjo Prabowo, Sekretaris Menkopolhukam Letnan Jenderal Hotmangaraja Panjaitan, Wakil KASAD Letnan Jenderal Budiman, Panglima Kostrad Letnan Jenderal Pramono Edi Wibowo, Komandan Kodiklat TNI AD Letnan Jenderal Marciano Norman, Staf Khusus Panglima TNI Letnan Jenderal Noer Muis dan Rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal TNI Syarifudin Tipe.

KARTIKA CANDRA

http://www.tempointeraktif.com/hg/po...340182,id.html

[liutenant]

Jenderal George Toisutta.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi I DPR, TB Hasanudin, mengatakan tak ada undang-undang yang mengatur Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) harus memenuhi syarat-syarat seperti bebas kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap reformasi TNI. "Kalau ada undang-udangnya ya let's go! Tapi, jangan mengada-ada," kata Tubagus di Jakarta, Senin, 13 Juni 2011.

Hasanudin menyampaikan hal ini menanggapi tuntutan organisasi masyarakat yang meminta calon-calon KASAD harus bersih dari kemungkinan pernah melakukan pelanggaran HAM. Lembaga nirlaba Imparsial meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melacak rekam jejak calon-calon KASAD terkait pelanggaran HAM.

Hasanudin mengatakan permintaan untuk cek dan ricek bisa diberlakukan untuk pemilihan Panglima TNI. Setiap calon panglima wajib menjalani fit and proper test untuk menguji sejauh mana kualifikasi dan komitmennya terhadap isu tertentu. Tapi, ini tidak berlaku untuk pengangkatan kepala staf TNI. Alasannya terkait dengan fungsi dan tugas kepala staf.

Menurut Hasanudin, kepala staf TNI tidak memiliki wewenang menggerakkan pasukan. Fungsi utamanya lebih bersifat administratif dan fokus pada pembinaan dan pelatihan pasukan. Ini berbeda dengan Panglima Kodam Jaya yang bertanggung jawab langsung kepada panglima TNI. Karena alasan ini pula tidak ada aturan yang mensyaratkan fit and proper test untuk jabatan kepala staf.

"Kalau undang-undangnya ada ya silakan, kalau tidak ada mau bagaimana," kata Hasanudin.

Pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat diusulkan Panglima TNI berdasarkan pertimbangan musyawarah dewan kepangkatan dan jabatan tinggi (Wanjakti) dan disetujui presiden. Panglima TNI biasanya mengajukan tidak lebih dari satu calon usulan. Jika presiden tidak menyetujui usulan itu, panglima TNI akan mengajukan usulan lain.

Setidaknya ada tujuh jenderal bintang tiga yang berpeluang dicalonkan menjadi KSAD. Mereka adalah Kasum TNI Letnan Jenderal Johanes Surjo Prabowo, Sekretaris Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Letnan Jenderal Hotmangaraja Panjaitan, Wakil KASAD Letnan Jenderal Budiman, Panglima Kostrad Letnan Jenderal Pramono Edi Wibowo, Komandan Kodiklat TNI AD Letnan Jenderal Marciano Norman, Staf Khusus Panglima TNI Letnan Jenderal Noer Muis, dan Rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal TNI Syarifudin Tipe.

TB Hasanudin menilai ada tiga kandidat yang memiliki peluang cukup kuat, yaitu Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal Budiman, Panglima Komando Cadangan Strategis (Kostrad) Letnan Jenderal Pramono Edi Wibowo, dan Komandan Komando Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD Letnan Jenderal Marciano Norman.

KARTIKA CANDRA

http://www.tempointeraktif.com/hg/hu...340413,id.html

[liutenant]

Jaleswari Pramodhawardani. TEMPO/Yosep Arkian

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan calon Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) harus menghormati penegakan hak asasi manusia (HAM). Hal itu penting sebagai syarat menjadi pemimpin tertinggi TNI AD.

"Rekam jejaknya harus bersih dari pelanggaran HAM. Itu syarat pemerintahan baik dan bersih," kata Jaleswari, Selasa, 14 Juni 2011.

Pernyataan Jaleswari bertentangan dengan pernyataan anggota Komisi Luar Negeri dan Pertahanan DPR, Tubagus Hasanuddin, yang mengatakan tak ada undang-undang yang mengatur KASAD harus memenuhi syarat-syarat seperti bebas kasus pelanggaran HAM serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap reformasi TNI. "Kalau ada undang-udangnya, ya let's go! Tapi, jangan mengada-ada," kata Tubagus di Jakarta, Senin, 13 Juni 2011.

Hasanudin mengatakan permintaan untuk cek dan ricek bisa diberlakukan untuk pemilihan Panglima TNI. Setiap calon panglima wajib menjalani fit and proper test untuk menguji sejauh mana kualifikasi dan komitmennya terhadap isu tertentu. Namun, ini tidak berlaku untuk pengangkatan kepala staf TNI. Alasannya terkait dengan fungsi dan tugas kepala staf.

Menurut Hasanudin, kepala staf TNI tidak memiliki wewenang menggerakkan pasukan. Fungsi utamanya lebih bersifat administratif dan fokus pada pembinaan dan pelatihan pasukan. Ini berbeda dengan Panglima Kodam Jaya yang bertanggung-jawab langsung kepada Panglima TNI. Karena alasan ini pula, tidak ada aturan yang mensyaratkan fit and proper test untuk jabatan kepala staf.

Jaleswari mengatakan syarat penegakan HAM tercantum secara eksplisit dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jati Diri TNI. Di situ disebutkan, tentara harus profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. "Prestasinya bagus dan menonjol, tapi setelah melewati seleksi HAM ada empat-lima calon yang gugur (seleksi)," kata Jaleswari.

MAHARDIKA SATRIA HADI

http://www.tempointeraktif.com/hg/po...340552,id.html

[liutenant]

Jenderal George Toisutta.TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pengamat militer Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramodhawardani, mengatakan calon Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD) tak hanya mengurusi soal administrasi TNI AD saja, melainkan juga sebagai sentral pengambil kebijakan tertinggi TNI AD. Itu juga merupakan syarat mutlak selain harus menghormati penegakan hak asasi manusia (HAM).

"Administrasi itu juga membicarakan bagaimana mengambil kebijakan tertinggi di TNI AD, misalnya menggerakkan pasukan ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan di lapangan," kata Jaleswari, Selasa, 14 Juni 2011.

Setidaknya ada tujuh jenderal bintang tiga yang berpeluang dicalonkan menjadi KSAD. Mereka adalah Kasum TNI Letnan Jenderal Johanes Surjo Prabowo, Sekretaris Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Letnan Jenderal Hotmangaraja Panjaitan, Wakil KASAD Letnan Jenderal Budiman, Panglima Kostrad Letnan Jenderal Pramono Edi Wibowo, Komandan Kodiklat TNI AD Letnan Jenderal Marciano Norman, Staf Khusus Panglima TNI Letnan Jenderal Noer Muis, dan Rektor Universitas Pertahanan Letnan Jenderal TNI Syarifudin Tipe.

Jaleswari yakin tujuh nama calon KASAD telah disaring melalui banyak persyaratan dan pertimbangan. Menurut dia, persyaratan jauh lebih penting, sedangkan nama akan terseleksi dengan sendirinya. "Syarat kepemimpinan itu standar-standar saja, tapi bagaimana interpretasi dan implementasi UU TNI, HAM perlu dijadikan indikator," kata Jaleswari. "Kalau tidak, akhirnya KASAD hanya seperti mesin saja."

MAHARDIKA SATRIA HADI

http://www.tempointeraktif.com/hg/po...340556,id.html

[liutenant]

TEMPO/Prima Mulia

TEMPO Interaktif, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan pihaknya telah menyerahkan sejumlah nama untuk mengisi kursi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). Kasad Jenderal George Toisutta akan mengakhiri jabatannya pada akhir bulan ini. "Pokoknya sudah kami usulkan kepada Presiden beberapa waktu lalu," kata Agus di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 13 Juni 2011.

Namun, Agus enggan menuturkan jumlah calon yang diajukan ke Presiden. Ia pun tidak menjelaskan secara terperinci pengajuan nama kepada Presiden. "Pokoknya kami sudah serahkan kepada Presiden," katanya.

Sebelumnya, mencuat sejumlah nama menggantikan Jenderal George Toisutta, yaitu Pangkostrad Letnan Jenderal Pramono Edi Wibowo dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Budiman.


EKO ARI WIBOWO

[liutenant]

TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, Jakarta - Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo dinilai berpeluang paling besar untuk menggantikan Jenderal George Toisutta sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD). Selain memenuhi syarat administratif, ia memiliki pengalaman dan karier yang paling menonjol di antara calon-calon lain.

Pengamat militer Andi Widjajanto mengatakan Pramono unggul karena pernah memimpin dua pasukan khusus di Angkatan Darat. Sebelum menjabat Panglima Kostrad, ia pernah menjadi Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI AD pada Juli 2008-Desember 2009.

"Kombinasi pengalaman di Kopassus dan Kostrad ini tidak ada pada calon lainnya," katanya ketika dihubungi hari ini, Selasa 14 Juni 2011. Pramono juga unggul karena dia berasal dari pasukan Infanteri. Hampir 95 persen KSAD, kata Andi berasal dari pasukan Infanteri.

Sepanjang sejarah TNI Angkatan Darat, hanya dua KSAD berasal bukan dari pasukan Infanteri, yaitu Jenderal Try Sutrisno yang berasal dari pasukan Zeni dan Jenderal Hartono yang berasal dari pasukan Kavaleri.

Hal ini dinilai Andi cukup wajar karena 70 persen pasukan Angkatan Darat adalah pasukan Infanteri. Selain itu, ada tradisi lain yang dibangun sejak zaman Presiden Soeharto. Mereka yang diangkat sebagai KSAD biasanya berasal dari Kostrad atau Kopassus.

"Karena perwira terbaik Angkatan Darat berasal dari dua pasukan khusus ini," kata Andi. Pramono yang memiliki kombinasi pengalaman itu, tentu jauh lebih kuat posisinya.

Andi menyebut beberapa mantan KSAD yang berasal dari Kopassus atau Kostrad. Antara lain KSAD sekarang, Jenderal George Toisutta, juga pernah menjabat Panglima Kostrad. Mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto juga menjabat Panglima Kostrad sebelum menjadi KSAD. Adapun Jenderal Djoko Santoso, bekas KSAD sebelum Tosisutta juga pernah menjabat Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad.

Sayangnya isu miring juga membuntuti Pramono. Kariernya yang cemerlang dinilai terkait dengan hubungan kekerabatannya dengan Presiden SBY. Pramono Edhie adalah adik dari Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Kariernya dinilai mengalami peningkatan pesat setelah SBY menjadi Presiden RI. "Ya, kita berharap Presiden memilih KSAD bukan atas pertimbangan relasi atau kekerabatan, tapi karena profesionalitas militer yang memang dibutuhkan Angkatan Darat," kata Andi.

KARTIKA CANDRA

http://www.tempointeraktif.com/hg/po...340600,id.html

[DreamWorld]

kayanya yg bakalan jadi KASAD,ipar SBY,soalnya dia calon terkuat

[Neill]

Originally Posted by DreamWorld

kayanya yg bakalan jadi KASAD,ipar SBY,soalnya dia calon terkuat

KKN donk