Seputar Pencalonan Pimpinan KPK

[DreamWorld]

Ada Pimpinan KPK yang Mencalonkan Diri Lagi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, ada pimpinan lembaga antikorupsi yang akan kembali mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK ke Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Ketika ditanya nama pimpinan tersebut, Johan tak menjawabnya.


"Saya belum tahu siapa," ujar Johan kepada para wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (17/6/2011).


Pimpinan KPK tersebut akan mendaftarkan diri dalam satu atau dua hari ini. Pendaftaran calon pimpinan KPK akan ditutup tanggal 20 Juni 2011, pukul 16.00 WIB. Saat ini, Pansel KPK terus mengajak media massa untuk gencar menyosialisasikan pendaftaran untuk menjadi bakal calon pimpinan lembaga anti korupsi itu.


"Kita mengajak kembali media dan masyarakat berpartisipasi untuk mengajak siapa pun yang berkompeten dan berpotensi untuk mendaftar Pansel," ujar Sekretaris Pansel KPK, Ahmad Ubbe, di Gedung Dewan Pers, Jumat (17/06/2011).


Ahmad mengatakan, hingga Kamis kemarin, sudah ada 93 orang yang mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Komposisi pendaftar adalah 27 persen dari kalangan advokat, 27 persen kalangan swasta, 25 persen dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan (PNS). Sementara itu, orang yang berasal kalangan akademisi mencapai 16 persen, dan kalangan TNI-Polri sebesar 5 persen.


Pansel juga kembali menekankan bahwa bidang yang dicari tidak hanya hukum, melainkan juga bidang IT, public relation, dan edukasi. Sejumlah NGO, salah satunya Indonesia Corruption Watch (ICW) juga telah diajak kerjasama oleh Pansel KPK. Hal ini, menurut anggota Pansel, Imam Prasodjo sangat membantu, karena ICW banyak memberikan usulan tokoh-tokoh yang dianggap berpotensi untuk menjadi bakal calon Pimpinan KPK.


"Teman-teman dari NGO pro aktif juga berdatangan untuk menjaring orang-orang terbaik yang bisa dihubungi. Dari hasil pertemuan dengan NGO mereka juga menghubungi orang-orang tertentu yang mereka anggap punya potensi. Ayo ini waktunya tiga hari lagi, mari mendaftar bagi yang berminat," ujar Imam.


Namun, Imam tidak menjelaskan nama-nama tokoh yang dimaksud dari hasil yang diusulkan ICW.

Sumber: http://www.kompas.com/

Terkait:

• Pencalonan Foke Jadi Dubes Jerman Ditolak
• {Ask} Motto yg bagus buat pencalonan ketua osis
• BUAT PIMPINAN BASARNAS dan PIMPINAN TNI
• FIFA Larang Pencalonan Nurdin dan 3 Lainnya
• FIFA Tolak Pencalonan Nurdin

[DreamWorld]

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah melewati masa untuk menyeleksi kelengkapan para calon pemohon, Pansel akan memberikan waktu 30 hari bagi masyarakat untuk mengawasi, menilai, memberi pendapat, saran dan kritik terkait pemohon calon yang sudah lolos seleksi administrasi. Hal itu dikatakan Sekretaris Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Ahmad Ubbe, Jumat (17/6/2011), di Gedung Dewan Pers, Jakarta.


"Setelah tanggal 25 Juni pengumuman yang lulus administrasi. Tanggal 21 Juni sampai 24 Juni itu uji seleksi administrasi setelah itu baru diumumkan kepada masyarakat untuk memberikan masukan pada Pansel terhadap tokoh yang terpilih selama 30 hari," kata Ubbe.


Menurut Ubbe, masyarakat dapat mengirimkan pendapat dan data terkait tokoh yang terpilih di alamat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta website resmi kementerian tersebut.


"Tidak hanya kritik terhadap calon tapi juga pada Pansel. Selama tahun lalu yang kirim hampir 6000-an surat. Sangat banyak. Lalu, kami (Pansel KPK) bicarakan secara berkala dalam pleno," ujar dia.


Sementara itu, anggota Pansel lainnya, Imam Prasodjo menegaskan, ada juga empat kriteria yang nantinya akan di tetapkan pihaknya dalam penilaian. Empat kriteria itu adalah leadership, integritas, kapasitas atau kompetensi, dan independensi para calon. Masyarakat pun bisa menjadikan empat kriteria itu menjadi patokan untuk memberikan saran dan pendapat.


"Leadership, berarti kita butuh seorang yang berjiwa leader, apalagi untuk mengambil keputusan penting. Integritas, orang pintar tapi enggak jujur berarti enggak memiliki integritas. Capacity, harus menguasai betul bidang-bidang yang akan diembankan padanya di KPK. Kemudian independensi, dimana bukan menjadi pengurus parpol dan bebas dari kasus-kasus hukum," papar Imam.


Pansel, lanjutnya, akan memberikan data-data diri secara umum para calon. Masyarakat yang berhak menilai apa yang salah atau tak wajar dari data-data yang diberikan para calon diawal pendaftaran Pansel KPK.


"Kami akan berikan data tentang siapa, latar belakang dan keterangan normatif yang dia (calon) sendiri tuliskan, kalau data lain, publik bisa lacak sendiri. Masyarakat harus memperhatikan secara faktual. Paling tidak memberikan indikasi data-data terkait calon yang bisa di-follow up, Harus lengkap alamat dan nama pengirim surat. Data pelaporan dan kritikan harus valid," tegas Imam.

Sumber: http://www.kompas.com/

[sonodhanny]

semoga pendapat masyarakat banyak didengar dan diperhatikan,,,,

[DreamWorld]

Originally Posted by sono_dhanny

semoga pendapat masyarakat banyak didengar dan diperhatikan,,,,

amin ndan semoga

[atheis]

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejak dibuka lebih dari dua pekan lalu, sedikitnya 127 orang telah resmi mendaftar untuk kursi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). �Mungkin masih bisa bertambah di hari terakhir pendaftaran,� kata Sekretaris Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Achmad Ubbe, Sabtu, 18 Juni 2011.

Pendaftaran calon pimpinan KPK dibuka 20 Mei 2011 dan akan ditutup Senin pekan depan. Achmad mengatakan ada kemungkinan jumlah pendaftar melonjak menjelang penutupan pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Memasuki hari ke-20, kata Achmad, calon pimpinan KPK paling banyak berasal dari kalangan swasta, dengan total pendaftar 36 orang. Di posisi kedua adalah calon dari Pegawai Negeri Sipil (32 orang) kemudian berturut-turut advokat (31 orang), akademisi (20 orang), TNI/Polri (5 orang), dan jaksa (3 orang).

�Dari 127 orang pendaftar, yang berjenis kelamin perempuan hanya sepuluh orang,� ujar Achmad.

Sebelumnya, sejumlah tokoh telah mendaftar. Mereke di antaranya Farhat Abbas (advokat), Nur Syamsi Nurlan, Mudjuono, Tjoek Soegiarto, Idris, Anak Agung Alit Antara, Pudji Haryono, Farid M. Basakran, Fredrich Yunadi, serta Achmad Rivai.

Mereka bersaing mengisi kursi yang ditinggalkan Busyro Muqoddas, Chandra M. Hamzah, Bibit Samad Riyanto, Haryono Umar, dan M. Jasin.

ISMA SAVITRI

~ SUMBER ~

[FloatToGfx]

This thread's brought to you by FloatToGfx

Alright. Thanks for your visit in this thread.

Regards


FloatToGfx

Source? Here it is.

[DreamWorld]

ane udh baca ndan,soalnya ini berita yg kmrn

[DreamWorld]

VIVAnews - Nasib Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan ditentukan Mahkamah Konstitusi hari ini, Senin 20 Juni 2011.

Pasalnya, permohonan gugatan judicial review UU No 30 tahun 2002 tentang KPK (pasal 33 dan 34) terkait masa jabatan Ketua KPK Busyro Muqoddas akan diputus.


Berdasarkan situs www.mahkamahkonstitusi.go.id, sidang putusan akan digelar pukul 09.00 WIB dengan agenda sidang pleno pembacaan putusan. Sidang dipimpin langsung oleh Ketua MK Mahfud MD.


Sidang akan memutuskan, apakah masa jabatan Busyro Muqoddas sebagai ketua KPK tetap satu tahun atau empat tahun.


Sementara, Indonesia Corruption Watch selaku pemohon berharap, MK dapat mengabulkan judicial review UU tersebut. Khususnya mengabulkan permohonan untuk masa jabatan Busyro Muqoddas selama empat tahun.


"Kita mau MK memberikan kepastian tafsir konstitusional tentang masa jabatan pimpinan KPK, Busyro Muqoddas. Kalau dikabulkan kita berharap MK menegaskan soal putusan ini dan berlaku untuk jabatan Pak Busyro," kata Divisi Advokasi Hukum ICW Febriyansyah.


Menurutnya masa jabatan pimpinan KPK seharusnya empat tahun. "Kami menjelaskan dalam judical review itu bahwa KPK tidak mengenal PAW kecuali pada DPR dan BPK." tegasnya.

Sumber: http://nasional.vivanews.com/news/re...an-mk-hari-ini

[LoperKoran]

Busyro Muqqodas. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai bakal lebih baik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur masa jabatan pimpinan pengganti Komisi, termasuk Busyro Muqoddas--kini Ketua KPK--dengan lama jabatan empat tahun.

"Sebab, sekarang ada kesinambungan, tidak perlu proses adaptasi terlalu lama, dan bisa langsung bekerja tiap ada anggota baru," ujar Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko usai pembacaan putusan uji materi di MK, Senin 20 Juni 2011.

Dengan putusan itu, pemberhentian dan pengangkatan pimpinan KPK tidak bakal berlangsung serentak. Artinya, penggantian dilakukan secara bertahap seperti halnya yang selama ini terjadi pada susunan hakim MK.

Menurut Danang, penggantian bertahap menjamin adanya kesinambungan kinerja KPK. Pasalnya, akan selalu ada pimpinan terdahulu dalam susunan pimpinan KPK yang baru, sehingga dapat mempercepat proses adaptasi.

Ia menambahkan, pengangkatan anggota secara serentak berpotensi mencerminkan kepentingan rezim yang berkuasa saat itu. Dengan penggantian bertahap, dia berharap KPK akan lebih independen dan tak didominasi kepentingan tertentu lagi.

Ia mengakui ongkos yang harus dikeluarkan negara untuk proses seleksi anggota KPK akan lebih mahal karena seleksi tak diadakan cuma sekali dalam empat tahun. Namun, Danang menilai biaya itu tidak seberapa dibanding nilai aset yang bisa disita KPK untuk negara.

BUNGA MANGGIASIH

[LoperKoran]

Denny Indrayana. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO Interaktif, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi, Denny Indrayana, menyatakan belum berkomunikasi lebih lanjut dengan Presiden terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang masa jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pengganti, Busyro Muqoddas. "Tapi, putusan MK sudah saya sampaikan lewat SMS," kata Denny, saat dihubungi pada Senin, 20 Juni 2011.

Menurut Denny, pada prinsipnya Presiden selalu menghormati putusan MK. Namun, ia sendiri belum bisa menyampaikan sikap Presiden. "Jika putusannya seperti itu, berarti akan ada Keputusan Presiden terkait hal itu," kata Denny.

Hari ini, MK memutuskan masa jabatan Ketua KPK pengganti Busyro Muqoddas 4 tahun sesuai dengan Undang-Undang Pasal 33 dan 34 tentang KPK. Sebelumnya, Keputusan Presiden No. 129/P/ Tahun 2010 menetapkan Busyro Muqoddas sebagai pimpinan KPK pengganti melanjutkan sisa masa jabatan pimpinan KPK sebelumnya yang berakhir pada 2011.

Mengacu pada putusan MK tersebut, Busyro masih akan menjabat sebagai Ketua KPK hingga 2014.

Secara pribadi, Denny berpendapat bahwa putusan MK tersebut adalah bentuk penghormatan kepada Busyro. "Putusan tersebut lebih pada penghormatan pada figur Busyro yang integritas dan komitmennya dalam pemberantasan korupsi tidak diragukan lagi," kata dia. Ia sendiri mengaku senang dengan putusan tersebut.

MARTHA THERTINA