Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Apakah Sebuah Solusi??

[Reporter]

Jusuf Kalla Minta Semua Pengiriman TKI Distop

Malang - Desakan penghentian pengiriman TKI selalu dibayangi ketakutan akan penyediaan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Namun mantan Wapres Jusuf Kalla meminta pemerintah jangan takut. Pendapatan perkapita Indonesia sudah cukup tinggi dan aneka langkah antisipasi bisa disiapkan.

"Harus dihentikan," kata Jusuf Kalla di Universitas Brawijaya, Malang Rabu (22/6/2011). Saat itu wartawan bertanya apakah pengiriman TKI harus dihentikan.

Menurut Kalla, program pengiriman TKI dulu dilakukan karena pendapatan per kapita masih di bawah US$ 1.000/tahun. Tapi sekarang dengan pertumbuhan ekonomi di negara ini, angka itu beransur naik, bahkan meningkat tiga kali lipat.

"Dulu memang perlu dengan pendapatan per kapita hanya US$ 1.000, tapi sekarang sudah mencapai US$ 3.000. Sangat perlu dilakukan penghentian pengiriman TKI," jelas Kalla.

Dia memandang, penghentian pengiriman TKI memang memerlukan proses serta tahapan, dengan begitu menyita banyak waktu. Namun, pemerintah harus tegas menyikapinya.

"Memang ada tahapan untuk menghentikan, nanti akan datang waktunya," tuturnya.

Pemerintah pun harus segera menyiapkan lapangan kerja bagi warganya di dalam negeri, jika penghentian pengiriman TKI ke luar negeri diterapkan. "Harus ada peluang kerja di sini, jangan takut. Harus optimis dengan harapan menyelesaikan masalah tenaga kerja di luar negeri," imbuh pria yang menjabat Ketua Palang Merah Indonesia ini

Salah satu jalan termudah membuka lapangan kerja di dalam negeri adalah, lanjut dia, dengan menciptakan enterpreneurship muda. Secara otomatis hal itu akan membuka peluang pekerjaan. Menurutnya, pemerintah saat ini cenderung berpikir dangkal terkait pembukaan lapangan pekerjaan. padahal semua harus dikerjakan dahulu, tanpa memandang prospek ke depan.

"Jangan bingung soal masa depannya, yang penting harus ada tindakan dulu," tandasnya.

Dia melanjutkan, selama itu tidak dilakukan, akan terus terjadi masalah yang melibatkan TKI di luar negeri. Kecaman pun akan setiap hari dialamatkan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

"Tidak akan selesai, meski seluruh dubes dikumpulkan untuk mengatasi TKI. Hanya satu membuka peluang pekerjaan disini dan menghentikan pengiriman TKI," terangnya.

Kalla sungguh berharap agar tragedi pemancungan terhadap TKI Ruyati tidak terulang kembali. TKI adalah masalah semua pihak di Indonesia dan pemerintah harus bertanggung jawab.

"Pemerintah harus menjaga agar tak terjadi masalah seperti sekarang," tegasnya.

Dia yakin, pemerintah bukannya kecolongan atas kasus Ruyati. "Sudah lama itu diketahui oleh pemerintah, siapa bilang kecolongan," tegasnya.

sumber

Terkait:

• apakah kepolisian Arab Saudi adalah simbol dajjal?
• apakah palestina sebuah negara?..
• Ical: Moratorium Pengiriman TKI ke Saudi Ciptakan 1 Juta Pengangguran

[DreamWorld]

khususny d arab saudi dan malaysia harus d stop

[rizqiulilabshor]

Jusuf Kalla peduli jga ternyata

[DreamWorld]

news flash

VIVAnews - Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara atau moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi yang mulai efektif 1 Agustus 2011. Kebijakan itu merupakan sikap pemerintah terhadap pelaksanaan hukuman pancung terhadap Ruyati binti Satubi.


Menurut Reyna Usman, Pelaksana Tugas Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebelum moratorium diberlakukan untuk Arab Saudi, negara-negara Arab atau Timur Tengah lainnya juga sudah dihentikan pengiriman TKI. "Yakni Siria, Kuwait, dan Yordania," ujar Reyna saat dihubungi VIVAnews.com di Jakarta, Kamis 23 Juni 2011.


Kebijakan moratorium diberlakukan kepada Arab, menurut dia, karena belum adanya pelayanan dan perlindungan terbaik kepada warga negara Indonesia yang bekerja dan hendak bekerja ke negara-negara itu oleh pemerintah setempat.


"Jadi, mesti sudah ada MoU (nota kesepahaman), tapi pemerintah di sana belum bisa menjamin, ya kami moratorium," tutur Reyna.


Untuk itu, Reyna menyarankan, TKI yang berencana bekerja di luar negeri, sebaiknya memilih negara yang tidak terkena kebijakan moratorium seperti di negara Asia. "Hampir semua negara Arab kena moratorium. Jadi, negara lain saja," ujarnya.


Dia menjelaskan, hingga saat ini, Brunei Darussalam, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea masih bisa menjadi negara tujuan TKI yang ideal untuk mencari nafkah. Negara-negara itu menghormati hak asasi dari tenaga kerja bersangkutan.


Bahkan, Reyna mengatakan, Malaysia juga bisa menjadi negara tujuan para TKI yang masih berkeinginan bekerja di luar negeri, karena kebijakan moratorium ke Negara Jiran tersebut akan berakhir Juni 2011.


Kepastian ini ditempuh setelah pemerintah RI dan Malaysia menandatangani kesepakatan amandemen MoU pengiriman dan perlindungan TKI. Beberapa isi perjanjian itu adalah pemegang paspor TKI berpindah dari majikan ke TKI sendiri, pemberian hak libur/cuti mingguan, pengendalian biaya penempatan (cost structure), dan adanya akses komunikasi.


Sementara itu, berdasarkan data Bank Indonesia, dari sisi jumlah penempatan TKI, paling besar dikirim ke Arab Saudi sebanyak 58.335 orang pada April 2011. Meski demikian, jumlah ini menurun dibanding April 2010 sebanyak 76.502 orang. Total penempatan TKI ke Arab Saudi sepanjang 2010 sebanyak 228.890 orang.


Urutan kedua yaitu Malaysia dengan jumlah penempatan TKI sebanyak 33.485 orang per April 2011 atau menurun dibanding April 2010 dengan 37.529 orang. Sepanjang 2010, jumlah penempatan ke Malaysia 115.624 orang.


Total penempatan TKI ke seluruh dunia sebanyak 570.285 orang sepanjang 2010. Jumlah itu menurun dibanding 2009 sebanyak 636.813 orang

Sumber

[DreamWorld]

news flash

VIVAnews - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mendukung penuh rencana moratorium yang akan diberlakukan pemerintah pusat terkait pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.


Apabila nantinya pengiriman TKI akan dilanjutkan, harus terlebih dulu melalui kajian mendalam, sekaligus ada perjanjian yang menjamin perlindungan dan keselamatan para TKI di negara tujuan. Selain itu, TKI yang dikirim pun harus memiliki keahlian dengan jenis pekerjaan di sektor formal.


�Jawa Barat mendukung langkah moratorium yang akan diambil Pemerintah Pusat terkait dengan pengiriman TKI keluar negeri," kata Heryawan dalam pernyataan tertulis yang diterima VIVAnews, Jumat, 24 Juni 2011. "Kalaupun ada pengiriman TKI, maka Jawa Barat akan bersikap selektif terhadap bidang kerja TKI."


"Saya berharap setelah moratorium nantinya bisa dilanjutkan dengan kajian mendalam. Apabila nantinya pengiriman TKI mau dilanjutkan harus terlebih dahulu ada MoU yang jelas untuk jaminan keselamatan dan perlindungan para TKI," kata Heryawan. "Kita pun harus dapat memilih ke negara mana TKI akan dikirim, dengan pertimbangan keselamatan dan perlindungan TKI."


Terkait dengan sejumlah kasus pidana yang menjerat TKI, Heryawan mendorong pemerintah pusat untuk menuntaskan permasalahan tersebut melalui jalur hubungan bilateral antar negara. Heryawan menyatakan, Jawa Barat sangat berkepentingan karena selama ini menjadi pengirim TKI terbesar kedua di Indonesia, setelah NTB.

Sumber

[DreamWorld]

Perusahaan Palsukan Data, TKI Bisa Disiksa

VIVAnews - Sejumlah masalah yang membelit tenaga kerja Indonesia di luar negeri disebabkan oleh sejumlah hal Bukan saja disebabkan oleh kelalaian tenaga kerja. Tapi juga karena Perusahaan Jasa TKI atau PJTKI. Tak jarang perusahaan yang memberangkatkan TKI itu ikut memalsukan data para TKI.


Akibatnya si penerima jasa yang merasa ditipu menjadi kecewa. Ketidakpuasan pengguna jasa TKI itu bisa berbuntut panjang. "Pihak penerima tidak puas. Efeknya malah jadi menyiksa TKI," kata pengamat ekonomi, Rhenald Kasali, di sela acara Green Festival, Cinere, Depok, Sabtu 25 Juni 2011.


Rhenald menyarankan agar momen moratorium atau penghentian sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi ini juga menjadi ajang introspeksi bagi para pengusaha PJTKI. Moratorium ini jangan ditanggapi emosional dengan melulu menyalahkan negara penerima TKI. "Padahal kita juga salah dan harus ada introspeksi diri" ujar Rhenald.


Rhenald berharap para pemimpin negeri ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum maksimal kepada para TKI. Tapi juga membekali TKI sehingga menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi.


"TKI kita saat ini kekurangan rasa percaya diri karena tidak memiliki keterampilan yang baik atau semacam pembekalan," kata pria yang juga guru besar bidang Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.


Rhenald mencontohkan seperti para pekerja Filipina yang kerap dibekali sebelum terjun ke dunia kerja di luar negeri. Dampak positifnya, jarang ada kasus penyiksaan terhadap tenaga kerja asal Filipina.

Sumber

[DreamWorld]

Kelas Menengah Naik, Tekan Ekspor TKI

VIVAnews - Jumlah anggota kelas menengah di Indonesia meningkat pesat. Perkembangan itu dinilai sangat baik dan berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, juga membantu mengurangi pengiriman TKI ke luar negeri.


"Pertumbuhan ekonomi kita sekarang mengalami peningkatan, sehingga kelas menengah juga meningkat. Peningkatan kelas menengah tersebut juga memerlukan pembantu di rumah-rumah mereka, sehingga dapat menekan angka ekspor TKI," ujar Pengamat Ekonomi, Rhenald Kasali di sela acara Green Festival, Cinere, Jakarta, Sabtu 25 Juni 2011.


Rhenald juga mengatakan bahwa sumbangan TKI terhadap devisa negara memang sangat besar. "Jangankan untuk negara, bahkan untuk pedesaan saja sangat besar. Bahkan ada desa yang 60 sampai 70 persen pembangunannya disumbangkan TKI."


"Misalnya Cianjur, yang daerahnya gersang tapi banyak anak-anak di sana yang membawa motor. Rumah-rumah yang besar itu, karena sumbangan para TKW (Tenaga Kerja Wanita). Mereka pergi karena bertekad memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya," tambah Rhenald.

Sumber

[DreamWorld]

Menakertrans: BNP2TKI Penting untuk TKI

VIVAnews - Keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dinilai masih relevan dalam mengurus Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.


Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menganggap, lembaga tersebut sangat penting, khususnya dalam hal koordinasi terkait persoalan TKI.


"BNP2TKI memudahkan kita sebagai pintu koordinasi. Tinggal bagaimana koordinasi lebih kongkrit, sehingga pemberdayaan maksimal," ujar Menakertrans di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 25 Juni 2011.


Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan bahwa ia baru membantu kerja BNP2TKI bila ada kemacetan dalam kinerjanya. Sebab sebagai menteri, dirinya lebih fokus dalam hal kebijakan.


"Sebanyak 99 persen kerja operasional mengurusi TKI ada di BNP2TKI. 100 persen policy di saya, operasional ada di BNP2TKI," ujar Menakertrans.


Sementara itu, terkait keberadaan Satgas TKI, Muhaimin mengatakan lembaga baru itu hanya akan memfokuskan diri pada perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya mereka yang terancam hukuman mati.


"Satuan tugas ini kita bentuk sebelum langkah-langkah yang lebih konprehensif dalam hal penanganan tenaga kerja Indonesia maupun warga negara Indonesia yang terancaman hukuman berat, seperti ancaman pidana hukuman mati," ujarnya.

Sumber

[DreamWorld]

Belum Siap ke Luar Negeri, Haram Jadi TKI

VIVAnews - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengajak seluruh tokoh masyarakat dan agama untuk sama-sama memantau pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.


Dia menegaskan, perlu diambil langkah-langkah kultural untuk mengurangi jumlah TKI ke luar negeri. Salah satunya, dengan menerbitkan fatwa haram bagi warga negara Indonesia yang belum siap untuk berangkat.


"Saya setuju tokoh agama, mari sama-sama kita bentengi, hampir semua sepakat, tidak siap haram berangkat," kata Menakertrans dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 25 Juni 2011.

Muhaimin menolak, jika dikatakan propasar dan tidak melindungi pekerja Indonesia di luar negeri. Menurutnya, keberangkatan TKI ke luar negeri adalah karena faktor kebutuhan ekonomi.


"Inikan seruan rasionalitas ekonomi mengalahkan rasionalitas kultural. Untuk itu, kita harus punya skenario pasar yang cepat untuk mengatasi hal tersebut," kata Menakertrans.

Sumber

[DreamWorld]

Saudi: Moratorium Rugikan RI Rp13 Triliun

VIVAnews - Pemberlakuan moratorium tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi dikatakan hanya akan merugikan pemerintah Indonesia. Arab Saudi sendiri tidak akan terpengaruh, sebab banyak negara lain yang masih mau mengirimkan tenaga kerjanya.


Menurut Kepala Komite Perekrutan Tenaga Kerja Nasional Arab Saudi, Saad Al-Baddah, Indonesia akan merugi sebesar 6 miliar riyal Saudi atau sekitar Rp13 triliun per tahunnya jika moratorium dilaksanakan 1 Agustus nanti. Dia mengatakan jutaan orang di Indonesia juga akan kehilangan sumber penghasilannya.


"Sekitar 1,5 juta keluarga di Indonesia akan kehilangan sumber penghasilan mereka karena keputusan pemerintah Indonesia ini," ujar Al-Baddah kepada harian Al-Watan, dikutip oleh laman Arab News, Jumat, 24 Juni 2011.


Penghentian pengiriman TKI, ujar Al-Baddah, adalah urusan dalam negeri Indonesia dan tidak akan berpengaruh terhadap Arab Saudi. Indonesia, ujarnya, bukanlah satu-satunya negara pengirim tenaga kerja ke Saudi sehingga negara itu tidak akan kekurangan pekerja domestik.


Sebelumnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, mengakui dampak moratorium ini berpotensi memicu pengangguran hingga 36 ribu orang. Untuk itu, pemerintah telah mengantisipasi dampaknya dengan mengupayakan membuka 2,5 juta lapangan kerja baru dalam satu tahun.


Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, juga mengatakan bahwa moratorium akan terus berlaku sampai adanya kesepakatan perlindungan TKI di Arab Saudi. Moratorium ini adalah puncak dari protes Indonesia terkait hukuman mati TKW Ruyati atas kasus pembunuhan Sabtu pekan lalu.

Sumber