| FAQ |
| Calendar |
|
|
|||||||
| Nasional Berita dalam negeri, informasi terupdate bisa kamu temukan disini |
 |
|
|
Thread Tools |
|
#1
13th January 2010
|
||||
|
||||
Tindak Tegas Oknum Lapas yang 'Bermain'
Tindak Tegas Oknum Lapas yang 'Bermain'
 Mencermati temuan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum tentang �sel mewah napi�, kita hanya bisa mengusap dada, sembari bertanya apakah keadilan itu bisa dinilai dengan uang? Kenyataannya dengan uang kita bisa membeli apa saja, termasuk membeli kemewahan di sel rutan, seperti yang dilakukan narapidana suap Artalyta. Mata kita telah terbuka melihat kenyataan kehidupan di dunia penjara alias rumah tahanan (rutan), apapun bisa terjadi karena uang. Kita bisa menilai bahwa penjara sudah berubah wajah menjadi hotel dalam pengertian sebenarnya. Ada fasilitas sofa, kulkas, pendingin ruangan,televisi, telepon seluler serta ruang rapat bisnis. Bahkan ada pula tempat karaoke. Fasilitas hotel berbintang tersebut telah ditemukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ketika melakukan inspeksi mendadak ke Rutan Pondok Bambu, Minggu (10/1). Artalyta (Ayin) bukan orang pertama yang menikmati fasilitas mewah di penjara. Ada Eddy Tansil, pengemplang uang negara sebesar Rp1,3 triliun juga Nurdin Halid yang sampai bebas tetap tinggal di Rutan Salemba tanpa pernah pindah ke LP. Fasilitas selalu dekat dengan uang dan kekuasaan. Terpidana yang tidak memiliki uang ditumpuk dalam ruangan sempit. Penjara mewah Artalyta mencerminkan wajah diskriminatif yang dilakukan di Rutan Pondok Bambu. Di saat Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar sedang gencar melakukan sidak ke penjara di berbagai kota, ternyata diskriminasi terjadi di depan mata kita. Satgas dibentuk untuk memberi bukti tentang keberanian memberantas. Kalau temuan ini kemudian dianggap dan ditanggapi sama saja dengan temuan-temuan sebelumnya, bubarkan saja satgas itu. Kita tidak mau mendengar lagi segudang alasan dan argumen dilontarkan untuk menutupi fakta soal fasilitas 'wah' bagi napi tertentu di lapas, yang telanjur terungkap. Tak ada pilihan bagi pemerintah, dalam hal Departemen Hukum dan HAM, untuk membenahi aturan main narapidana di lapas. Bongkar juga oknum aparat lapas yang terbukti 'main-main'dengan terpidana kakap, beri sanksi tegas. Jangan biarkan aparat mengizinkan fasilitas apa pun dibawa masuk ke dalam lapas selain yang harus disediakan negara berdasarkan undang-undang. Keluhan sipir penjara tentang kesulitan hidup karena gaji kecil memang perlu mendapatkan perhatian. Kesulitan ekonomi sering kali mendorong orang gelap mata dan menubruk peluang yang muncul demi menambah penghasilan. Namun, hal itu tetap tidak bisa dijadikan pembenaran atas kesalahan yang mereka lakukan. Perlu kita ingat bahwa salah satu fungsi penjara adalah sebagai lembaga pembinaan, dan itu membutuhkan sarana memadai, termasuk ruang tahanan yang manusiawi. Saat ini penjara di Tanah Air umumnya dalam kondisi kelebihan kapasitas. Menkum HAM Patrialis Akbar seharusnya merasa malu dan mesti menindak tegas pejabat yang bertanggung jawab atas praktek yang melukai rasa keadilan ini. Khalayak menanti apa yang bisa dilakukan Menteri Patrialis untuk membereskan masalah ini. Sidak Satgas Pemberantasan Mafia Hukum adalah langkah yang tepat dan berhasil membongkar praktik tidak etis di penjara, yang selama ini telah menjadi rahasia umum. Kementerian Hukum dan HAM patut menindaklanjuti temuan tersebut dengan mencopot semua aparat yang terlibat dalam pemberian fasilitas khusus bagi tahanan, mengembalikan Ayin dan tahanan sel mewah lainnya ke blok yang sesungguhnya, serta melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik di penjara yang membuka peluang terjadinya penyuapan. Sidak yang melibatkan media massa ini berdampak positif terhadap kredibilitas Satgas yang selama ini dinilai pers sebagai lembaga formalitas. Namun demikian, hasil temuan Satgas jika tidak ada tindak lanjut eksekusi penegakan hukum bagi para pelaku yang terlibat mafia hukum akan menjadi bumerang bagi kredibilitas Satgas dan Presiden. Oleh karena itu guna menimbulkan efek jera di kalangan penegak hukum yang koruptif, maka pihak Menkum HAM hendaknya menindak tegas aparatnya yang terlibat suap dan perlakuan diskriminatif terhadap narapidana. Seluruh instansi penegak hukum hendaknya melakukan pembenahan internal guna meningkatkan komitmen idealisme dan profesionalitas institusi masing-masing. [email protected] 
|
|
|
|
