Jakarta - Gejolak politik Papua yang memanas belakangan terakhir harus diselesaikan dalam bingkai NKRI. Indonesia harus belajar dari pengalaman referendum Timor Timur yang berakhir dengan lepasnya provinsi ke 27 saat itu.
"Referendum adalah kesalahan besar. Karena di daerah manapun yang merasa dirinya 'dijajah', maka referendum akan mendorong kepada kemerdekaan," kata pengamat LIPI, Ikrar Nusa Bhakti saat berbincang dengan wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jalan Gajah Mada, Jakarta, Senin, (8/8/2011).
Apalagi, hingga saat ini belum ada data statistik yang jelas dan pasti, berapa yang mendukung Indonesia dan yang setuju merdeka. "Solusinya bagaimana pemerintah RI dan rakyat Papua duduk sama-sama untuk menentukan masa depan Papua dalam bingkai NKRI," terang Ikrar yang sedang menunggu sidang sebagai saksi ahli pemohon kasus Ruhut Sitompul ini.
Menurutnya, isu Papua kembali memanas karena ada konferensi yang diadakan International Lawyers for West Papua di Oxford, Inggris, bertajuk West Papua-Road to Freeedom Conference, 2 Agustus 2011.
Selain itu juga didorong dengan terjadinya penembakan oleh oknum TNI ke honae (rumah tradisional di pegunungan tengah Papua) di Kalome pada 14 Juli 2011 dan penyerangan 16 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap orang yang sedang membangun menara TV di Kabupaten Paniai pada 29 Juli 2011.
Ada juga kasus saling serang di antara dua kubu calon bupati dari Partai Gerindra di Illaga, Kabupaten Puncak, pada 31 Juli 2011 yang menewaskan 21 orang, serangan pencegatan oleh kelompok yang menamakan diri mereka OPM di Tanjakan Gunung Merah, Kampung Nafri yang menyebabkan empat orang tewas, termasuk seorang anggota TNI.
Dan terakhir terjadinya penembakan helikopter TNI oleh kelompok OPM pimpinan Gholiat Tabuni di Tingginambut, Puncak Jaya, yang menewaskan seorang anggota TNI.
"Konferensi di Oxford menimbulkan kepercayaan bagi sebagian orang Papua bahwa makin banyak dukungan Internasional. Meskipun ini adalah gerakan sempalan, tapi bagaimana pun, jika dibiarkan maka kelompok ini akan makin besar," tegas Ikrar.
sumber
8th August 2011
Referendum Papua Dinilai Bukan Solusi
