Jalan Banyak yang Rusak; karena Anggaran Terserap untuk Gaji PNS

[putra1st]

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan, anggaran aparatur 124 pemerintah daerah (pemda) di atas 60 persen sangat tidak adil. Karena terserap untuk gaji dan honor pegawai, alokasi program pembangunan untuk masyarakat tidak jalan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, di kantornya pada Selasa (5/7) malam, mengatakan, layanan publik di 124 pemda itu tidak maksimal. �Jalan raya tidak terawat, sekolah tidak terbangun baik, rumah sakit kekurangan obat. Itu karena anggaran banyak terserap pegawai,� katanya.

Menyadari semakin banyaknya jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. Mendagri mengaku semakin intensif bertemu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan BR) untuk membicarakan masalah itu. Hasil sementara pertemuan itu, kata dia, tahun ini dipertimbangkan apakah perlu melakukan perekrutan PNS. �Saya tidak bilang tak ada perekrutan. Tapi apa perlu?� ujar Mendagri.

Menurut Mendagri, bila aturan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda tidak direvisi, maka langkahnya bakal sia-sia. Sebab pemda bisa mengangkat pegawai honorer daerah (honda) jadi PNS. Meski pemerintah pusat melarang, kepala daerah (bupati/wali kota/gubernur) tetap berwenang melakukan kebijakan itu.

Atas dasar itu, Mendagri mendesak secepatnya dilakukan revisi UU Pemda karena sekarang kewenangan pusat terkunci di situ.

source


ah yang bener ni ?

Terkait:

• 6 Organ yang Paling Rusak karena Rokok
• 196 titik jalan di Jakarta Barat rusak karena hujan
• JUAL KASUR TELUR - Cocok Untuk Anda yang perlu banyak berbaring karena kondisi tertentu
• Gaji 2012 Tak Naik, Hakim Pertanyakan Tambahan Anggaran Rp 405 Miliar
• >> Wah, Anggaran Gaji Pejabat Capai Rp18 Triliun <<

[DreamWorld]

kalo udah gini sapa yg mau bertanggung jawab

[hktoyshop]

wah.
bener tuh ..
ane miris sama thu ...

[supernubitol]

kok PNS dipersalahkan juga sih???

[penikmatbb]

mungkin ada korupsi/markup anggaran ndan. Contohnya di proposalnya ditulis butuh biaya 500 juta untuk beli aspal kualitas kelas 1, tapi nyatanya yang dibeli kualitas kelas 3 (dengan harga lebih murah) dan kelebihan uangnya di tilep untuk dibawa pulang. Bisa aja seperti itu...

[darisun]

wah harus segera bertindak nih pemerintah

[leite1583]

Kok malah nyalahin penggajian Aparaturnya.... aneh bener dah... Kualitas jalan atau pembangunan yang dilakukan pemerintah hanya 50% dari kualitas diluar negeri. Hal ini disebabkan banyaknya pejabatnya yang korup. sebagai contoh dah ane kerja disebuah perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi bagian Tender. 100% tender itu g seutuhnya diserap buat proyek. tender minimal tender yang dibatasi pemerintah 80% dari harga net yang dtawarkan pemerintah. kita ambil contoh saya memenangkan sebuah tender dengan 89% itu semua sudah harus termasuk kedalam gaji karyawan buruh, belum lagi disunat kanan kiri oleh pejabat pemda, belum lagi dikerubuni ama LSM belum lagi ama masyarakatnya. kalo begitu caranya saya g dapat untung dong kalo g mengurangi kualitas bahan buat membangunnya. nah menurut anda siapa yang disini salah???

[kutu364]

Ane sih lebih milih PNS yang banyak itu produktivitas kerjanya tuh kan kurang, gimana alangkah lebih baiknya untuk instansi2 yang masih membutuhkan tenaga, PNS yang beban pekerjaannya kurang, difungsikan ke instansi yang lain, jadi satu orang dengan 2 ato 3 pekerjaan, sehingga BELUM perlu melakukan perekrutan....
Setau ane, PNS emang udah kebanyakan, dan untuk sebagaian instansi yang lain beban pekerjaan masih kurang, alias enteng, ga kaya di swasta yang FULL...
Miris juga sih...
Tapi gimana2 juga ada Yang Di Atas yang ngatur rezeki...
Maaf kumendan2 kalau tidak berkenan.....

[wilurof]

Originally Posted by kutu364

Ane sih lebih milih PNS yang banyak itu produktivitas kerjanya tuh kan kurang, gimana alangkah lebih baiknya untuk instansi2 yang masih membutuhkan tenaga, PNS yang beban pekerjaannya kurang, difungsikan ke instansi yang lain, jadi satu orang dengan 2 ato 3 pekerjaan, sehingga BELUM perlu melakukan perekrutan....
Setau ane, PNS emang udah kebanyakan, dan untuk sebagaian instansi yang lain beban pekerjaan masih kurang, alias enteng, ga kaya di swasta yang FULL...
Miris juga sih...
Tapi gimana2 juga ada Yang Di Atas yang ngatur rezeki...
Maaf kumendan2 kalau tidak berkenan.....

Saya juga setuju ndan, contohnya di pylau Jawa fungsi kelurahan itu apa bila bisa dilaksanakan di kecamatan. Juga sistem penggajian karyawan PNS, baik yang pintar atau tidak pintar, malas atau yang rajin, apatis ataupun inovatif sama sehingga PNS cenderung malas ataupun bebal.

[menx21]

kasian yang mau mudik ndan