Sejarah Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta

[priatampan]

Sejarah Pemerintahan

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta

Quote:





SEJARAH

• Abad ke-14 bernama Sunda Kelapa sebagai pelabuhan Kerajaan Pajajaran.
• 22 Juni 1527 oleh Fatahilah, diganti nama menjadi Jayakarta (tanggal tersebut ditetapkan sebagai hari j adi kota Jakarta keputusan DPR kota sementara No. 6/D/K/1956).
• 4 Maret 1621 oleh Belanda untuk pertama kali bentuk pemerintah kota bernama Stad Batavia.
• 1 April 1905 berubah nama menjadi Gemeente Batavia dan 8 Januari 1935 berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
• 8 Agustus 1942 oleh Jepang diubah namanya menjadi Jakarta Toko Betsu Shi.
• September 1945 pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta.
• 20 Februari 1950 dalam masa Pemerintahan. Pre Federal berubah nama menjadi Stad Gemeente Batavia.
• 24 Maret 1950 diganti menjadi Kota Praja Jakarta dan 18 Januari 1958 kedudukan Jakarta sebagai Daerah swatantra dinamakan Kota Praja a arta . aya.
• Tahun 1961 dengan PP No. 2 tahun 1961 jo UU No. 2 PNPS 1961 dibentuk Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
• 31 Agustus 1964 dengan UU No. 10 tahun 1964 dinyatakan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.

Quote:





SEJARAH PEMERINTAHAN

• Suwiryo, Walikota (1945 -1951)
• Sjamsuridjal, Walikota (1951- 1953)
• Sudiro, Walikota (1953- 1960)
• Dr. Sumarno, Mayjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1960- 1965)
• Henk Ngantung, Gubernur (1-964 - 1965)
• H. Ali Sadikin, Letjen TNI AL/Marinir (Purn.),Gubernur (1966- 1977)
• H. Tjokropranolo, Letjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1977 - 1982)
• R. Soeprapto, Mayjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1982 - 1987)
• Wiyogo Atmodarminto, Letjen TNI AD (Purn.),Gubernur (1987 - 1992)
• Surjadi Soedirdja Gubernur ( 1992 - 1997 )
• Sutiyoso , Letjend ( Purn ) TNI AD Gubernur ( 1997 - 2007 )
• DR. Ing. H. Fauzi Bowo Gubernur (2007-2012)

Dalam struktur kepemerintahan, Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima wilayah Kotamadya yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Barat serta satu Kabupaten Administratif yaitu Kepulauan Seribu. Jakarta dikepalai oleh seorang Gubernur dibantu seorang Wakil Gubernur yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri dalam Negeri.

Tiap Kotamadya dikepalai oleh seorang Walikota yang bertugas membantu mempersiapkan perencanaan wilayahnya, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu dikepalai oleh Bupati. Masing-masing kotamadya dan kabupaten membawahi sejumlah Kecamatan dan Kelurahan.



Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 43 Kecamatan dan 265 Kelurahan. Juga terdapat organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga (RT) serta Rukun Warga (RW) yang berada dibawah pengawasan Kecamatan.