3rd December 2011
|
 |
Retired Moderator
|
|
Join Date: Apr 2011
Posts: 1,200
Rep Power: 38
|
|
DPR Diminta Jelaskan Alasan Pilih Mereka
Dari kiri ke kanan: Bambang Widjojanto, Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnain.
Quote:
JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta menjelaskan ke publik alasan pemilihan empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Empat pimpinan yang terpilih sedikit melenceng dari peringkat yang disusun panitia seleksi calon pimpinan KPK sebelumnya.
"DPR harus jelaskan, apa dasar mereka dalam memilih? Kami meminta DPR jelaskan. Pansel kan menjelaskan, si A punya yang tinggi, kompetensi si A yang bagus, nah itu dijelaskan dengan score," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun saat dihubungi, Jumat (2/12/2011).
Pansel calon pimpinan KPK sebelumnya menempatkan empat calon di posisi teratas berdasarkan kriteria kredibilitas, kapabilitas, dan integritasnya. Keempat calon teratas menurut Pansel adalah Bambang Widjojanjo, Yunus Husein, Abdullah Hehamahua, dan Handoyo Sudrajat.
Namun DPR hanya memilih Bambang Widjojanto dari empat calon teratas menurut Pansel tersebut. Sebagai gantinya, DPR memasukkan Abraham Samad, Zulkarnain, dan Adnan Pandupraja yang menempati posisi empat terbawah.
"Ini akan jadi catatan," kata Tama.
DPR telah memilih Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnain, Adnan Pandupraja, sebagai pimpinan KPK yang baru bersama Busyro Muqoddas. Abraham, terpilih sebagai Ketua KPK.
Menurut Tama, komposisi pimpinan KPK yang ada sekarang dapat diharapkan asalkan masyarakat tetap melakukan pengawasan. Tama juga menyayangkan tidak dipilihnya Yunus Husein sebagai pimpinan baru KPK.
"Kalau dilihat dari catatan, rekam jejak, dia (Yunus) gak ada masalah. Dia juga punya prestasi yang berhubungan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi," ungkap Tama.
Terkait hasil pilihan DPR ini, anggota Pansel KPK, Saldi Isra mengungkapkan kekecewaannya. Saldi merasa kecewa lantaran Pansel telah menyusun peringkat calon pimpinan KPK melalui perhitungan yang baik dengan memperhatikan integritas, kapabilitas, dan kredibilitas, namun semua itu dikalahkan dengan pertimbangan politik di DPR.
|
|
