[sneijder]

Bangun Lapas, Pemerintah Gelontorkan Rp 1 Triliun

Jakarta - Permintaan Presiden SBY agar kapasitas lembaga permasyarakatan (Lapas) segera ditingkatkan karena alasan kemanusiaan direspons Depkeu. Proyek itu merupakan proyek multiyears dengan nilai Rp 1 triliun untuk pembangunan lapas.

"Multiyears total Rp 1 triliun," kata Menkeu Sri Mulyani usai menghadiri rapat paripurna di Istana Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (25/2/2010).

Karena proyek tersebut bersifat multiyears anggaran pembangunan lapas tersebut dialokasikan dalam 2 tahun. Sri Mulyani mengatakan untuk tahun 2010 ini, pemerintah mengalokasikan Rp 700 miliar.

"Kemudian beberapa belanja-belanja yang bertambah seperti kemarin Bapak Presiden mau membangun lapas itu permintaan kita alokasikan Rp 700 miliar, Rp 300 miliar tahun depan, multiyears jadi total 1 triliun," tandasnya.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Depkum HAM) merencanakan penambahan jumlah lapas. Jumlah dana sebesar itu untuk membangun sekitar 30 sampai 40 lapas yang dapat menampung jumlah penghuni sebanyak 30 ribu orang.

(anw/gah)

waw..satu trilyun, kenapa pemerintah ga mikirin gimana dengan satu triliun itu pemerintah dapat mengatasi kriminalitas di negeri ini..kalo bikin lapas kesannya pemerintah seneng2 aj dengan adanya kejahatan, makanya penjahat difasilitasi dengan tambahan sel baru..keblinger

Terkait:

• Arab Saudi Gelontorkan Rp 226 T Bangun Sistem Kereta Metro
• Pemerintah Akan Tarik Utang Rp 390 Triliun
• Utang Pemerintah Rp 1.903 Triliun Bakal Jadi 'Bom Waktu'
• Pemerintah malas tagih pajak rp 80 triliun
• Cegah Kecelakaan Kereta, Pemerintah Butuh Rp 1 Triliun

[jankrix]

gw rasa hal ini perlu, namun ada baiknya ya...pemerintah tu punya blueprint mau kemana arah pembangunan, bagaimana nasib bangsa ini bertaon2 kedepan...idealnya...presiden boleh ganti tapi program2 rakyat jangan di ganti2...presiden adalah pelaksana pemerintahan toh...

gw malah mikirnya seharusnya DPR membentuk TIm khusus untuk membentuk program kerja presiden (disampin program kerja presiden yang di buat oleh presiden sendiri) jadi setiap presiden uda ada tugas dan objective nya, 5 taon nda akan cukup, jadi kalo presiden ganti, main objective tetep jalan...sistem seperti ini baru jalan di tingkat bawah dan kementrian

contoh:
untuk kades, kepala desa tetep di pilih oleh rakyat, tapi penyelenggara pemerintahan tetep sekretaris desa yang sudah merupakan pegawai negeri, jadi walaupun kades diganti, tetep sekretaris desa yang melaksanakan agenda yang sudah ditetapkan di rapat wilayah/kecamatan

begitu juga dengan kementrian pendidikan dan pariwisata, tapi selebihnya....gw rasa belon ada

[adek]

Wow sampe sgt ya ndan......