"TNI, kenapa harus bohongi rakyat Indonesia?"

[demokrat]

"Kita tidak main-main untuk masalah perbatasan," papar Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul saat dihubungi, Rabu (12/10). Siapapun yang menyaplok tanah Indonesia meskipun hanya sejengkal, maka akan ditindak tegas. Dia mengatakan wilayah NKRI sampai saat ini masih utuh. Pihaknya membantah bahwa ada wilayah NKRI di Tanjung Datu dan Pulau Camar yang patok batasnya digeser sehingga ribuan hektar wilayah Indonesia berpindahtangan menjadi milik Malaysia.



"Hal itu tidak benar," ungkap Mantan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut ini.



Namun berdasarkan temuan Komisi I DPR perihal pencaplokan wilayah di Dusun Tanjung Datu dan Camar Bulan di Kalimantan Barat oleh Malaysia, bukan omong kosong.



Hakim konstitusi Akil Mochtar percaya terhadap adanya pencaplokan daerah perbatasan yang membuat wilayah seluas 1.495 hektare di darat dan 80 ribu hektare luas wilayah laut Indonesia hilang. Bahkan, Akil mengungkap, pencaplokan itu disadari penuh oleh 1.883 warga atau 493 kepala keluarga Dusun Tanjung Datu dan Camar Bulan.



Masyarakat mengetahui pemerintah Malaysia melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia. "Program ini disambut warga Indonesia di sana sebab selama ini mereka lebih merasa diperhatikan oleh Malaysia," kata Akil kepada Republika, Rabu (12/10).



Akil mengungkap, tidak jarang warga Indonesia menjadi Polis Diraja Malaysia atau Tentara Diraja Malaysia. Meski begitu, mereka tidak pindah kewarganegaraan dan akhirnya bebas keluar masuk Indonesia-Malaysia.



Ketika mencapai batas pensiun di umur 48 tahun, kata Akil, banyak aparat Malaysia itu kembali ke tempat kelahirannya di daerah perbatasan Indonesia. "Ini bukan hal baru bagi warga perbatasan. Semuanya tahu soal ini. Karena nasionalisme tanpa pembangunan, itu omong kosong," ujar Akil.



Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanudin mengungkapkan, pemerintah pusat diam saja atas sikap Malaysia itu yang dinilai keterlaluan. "Kita 'mengalah' begitu saja terhadap Malaysia," katanya menyayangkan.



Langkah Malaysia itu adalah hal serius yang harus segera disikapi. "Karena akibatnya kita kehilangan garis pantai dan ribuan hektare wilayah laut," tutur TB Hasanuddin.



sumber:REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA