Kesalahan Anggota DPR: Tanggungjawab Rakyat Indonesia

[bakriegroup]

[/quote]

Mohon Ijin bikin trit lagi min, mod. Semoga berkenan di hati para pembaca semua

Pembangunan Gedung baru DPR yang dilaporkan menelan biaya hingga Rp. 1 Trilyun (jumlah �0″ nya saja bikin bingung) sedikit banyak telah menyakiti hati para voters negeri ini. Bagaimana tidak, disaat puluhan juta rakyat Indonesia pusing tujuh keliling memikirkan caranya mendapat penghasilan sekedar untuk makan keluarga, membayar kredit bank atau menyekolahkan anak, beberapa ratus anggota DPR itu, yang notabenenya sudah memiliki uang lebih dari cukup untuk menyokong kehidupan keluarganya sehari-hari justru merengek untuk meminta gedung mewah baru untuk menunjang kinerjanya.



Secara subjektif, kalau ada orang bertanya kepada saya apakah saya sakit hati dengan perilaku DPR ini, tentu saja saya sangat sakit hati. Mereka bukan pengusaha atau entrepreneur yang mendapatkan penghasilannya dari proses berdagang (bisnis), tapi mereka berperilaku seakan-akan mereka adalah pengusaha yang uangnya adalah hasil dari proses bisnis. Mungkin saja para anggota DPR yang terhormat itu mengalami temporary amnesia, membuat mereka lupa bahwa uangnya adalah uang rakyat.



Tapi mari sejenak kita lupakan emosi sesaat dan sentimen subjektif kita mengenai kesalahan-kesalahan anggota DPR kita yang sangat terhormat ini. Mari kita telaah ini dari sudut pandang ilmu politik yang lebih objektif.







Demokrasi: Tanggungjawab Rakyat

Dalam sistem pemerintahan Demokrasi (atau dalam beberapa kasus Republik), ada 3 lembaga yang terpisahkan: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif. Legislatif sederhananya adalah sebuah lembaga yang berfungsi mengawasi kinerja eksekutif (penyeimbang rezim). Pada umumnya, lembaga legislatif ini disebut dengan Parlemen.



Anggota parlemen terpilih dengan tiga opsi. Opsi pertama adalah pemilihan anggota parlemen yang sepenuhnya ditentukan oleh partai tunggal yang berkuasa (negara komunis). Opsi kedua adalah pemilihan anggota parlemen yang sepenuhnya ditentukan oleh partai yang memperoleh suara besar (Indonesia pada masa rezim orde baru). Dan opsi ketiga adalah pemilihan anggota Parlemen yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu (terlepas dari apakah anggota tersebut berasal dari partai atau independen).



Sejarah pembentukan parlemen (dewan perwakilan) sudah ada sejak zaman Yunani Kuno di Polis (negara kota) Athena. Mekanismenya cukup sederhana: setiap daerah (yang jumlahnya ada puluhan) mengirimkan wakilnya untuk duduk di parlemen Athena. Karena jumlah rakyat pada masa itu yang masih sangat sedikit, pemilihan perwakilan ini biasanya terjadi secara aklamasi. Yang terpilih biasanya adalah orang-orang yang dianggap bijak (tetua desa).



Dari sedikit flashback di atas, kita bisa melihat bahwa �rakyat� selalu menjadi variabel penting dalam membahas mengenai parlemen. Seperti pepatah �Dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat�, rakyat selalu memegang peranan strategis dalam menentukan kondisi dan sistem parlemen dalam suatu negara. Bila kita membahas mengenai parlemen, maka kita juga senantiasa akan membahas rakyat negara itu sendiri.



Walaupun zaman sudah berubah ribuan tahun lamanya, namun prinsip kerja dan fungsi parlemen masih tetaplah sama hingga saat ini dan dimanapun parlemen itu berada: Mewakili suara rakyat untuk disalurkan kepada lembaga eksekutor kebijakan negara (eksekutif), termasuk di Indonesia dalam bentuk DPR.



DPR pada hakikatnya adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen dengan fungsi legislasinya. Mereka berdiri di lembaga legislatif sebagai perwujudan suara kepentingan seluruh Rakyat Indonesia. Terpilihnya merekapun karena peran kita: Melalui pemilihan langsung Caleg (calon legislatif). Dengan sistem pemilihan langsung ini, para anggota parlemen yang terpilih bertanggungjawab secara langsung kepada rakyat didaerah yang telah memilihnya.



Dengan sistem pemilihan langsung ini, rakyat diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memilih calon anggota dewan yang dianggap paling amanah dan paling qualified untuk menduduki jabatan sebagai wakilnya di pemerintahan. Rakyat mempunyai opsi yang sedemikian banyak dan variatif untuk menentukan siapa siapa saja yang mendapatkan hak untuk duduk di parlemen. Dapat dikatakan bahwa rakyat mempunyai otoritas (Authority) yang sangat besar untuk menentukan nasib para caleg.



Otoritas rakyat yang sangat besar ini berbanding lurus dengan tanggungjawab yang diembannya. Dalam iklim demokrasi, kebebasan adalah nilai yang harus dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan di dalamnya (termasuk kebebasan memilih anggota Parlemen). Namun dalam kebebasan yang luas ini harus disertai dengan dengan tanggungjawab yang besar pula.



Dalam sebuah buku politik asing yang pernah saya baca (namun saya lupa siapa penulisnya), menyebutkan bahwa tidak semua manusia (atau bangsa) menyukai kebebasan yang terlalu luas (dalam artian kebebasan berpolitik). Disebutkan dalam buku itu bahwa alasan mengapa beberapa bangsa tidak menyukai kebebasan yang terlalu luas adalah karena dibalik kebebasan itu terdapat tanggungjawab yang besar pula. Tanggungjawab yang besar inilah yang membuat rakyat bangsa tersebut menolak untuk menjadi partisipan aktif dalam politik dalam negeri. Mereka cenderung lebih menyukai tanggungjawab minim dengan konsekuensi kebebasannya yang tereduksi.



Contoh dari bangsa yang kurang menyukai tanggungjawab politik besar adalah bangsa Jerman, Itali pada masa kekaisaran Romawi, bangsa Arab dan Asia Timur (berdasarkan pada fakta historis). Bangsa-bangsa itu tidak pernah benar-benar sukses dalam menciptakan iklim demokratis mandiri yang sukses seperti Amerika Serikat, Inggris atau Prancis. Hal ini merupakan akibat karakteristik rakyat bangsa tersebut yang memang tidak begitu tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas politik dalam negerinya.



Berkaca dari pernyataan dalam buku tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan dalam kaitannya otoritas rakyat (kebebasan rakyat) terhadap terpilihnya anggota parlemen melalui pemilu, bahwa dibalik otoritas rakyat tersebut terdapat tanggungjawab rakyat yang besar. Kalimat sederhananya: Rakyat bebas memilih wakilnya di Parlemen, tapi rakyat juga bertanggungjawab terhadap kinerja mereka (wakil rakyat) di Parlemen.



Tanggungjawab warga negara terhadap kinerja wakilnya di Parlemen hanya sebuah bagian kecil dari keseluruhan tanggungjawab rakyat Indonesia terhadap keberlangsungan pemerintahan di negeri ini. Mulai pemilihan langsung Caleg yang sudah saya jelaskan diatas sampai ke pemilihan langsung Capres yang juga menggunakan metode pemilihan langsung, membuat tanggungjawab rakyat negeri demokrasi (Indonesia) selalu melekat dalam tiap individunya.



Tuntutan tanggungjawab dalam kehidupan berdemokrasi membutuhkan kedewasaan berpolitik. Maksud dari kedewasaan berpolitik adalah perilaku cerdas dan bijak dalam melakukan suatu aktivitas politik, yang dalam kasus ini adalah perilaku cerdas dan bijak dalam memilih anggota parlemen.

Namun harus kita akui bahwa kedewasaan politik rakyat Indonesia masih jauh dari ideal. Voters seringkali mendasarkan pilihan anggota parlemennya atas hal-hal yang kurang substansial seperti suku, ras, agama, jenis kelamin bahkan sampai pada hal yang sangat tidak penting seperti wajah, Kita lebih suka memilih anggota parlemen bukan berdasarkan pada ide-idenya atau visi misinya, tapi berdasarkan karena si Caleg tersebut adalah tetangga kita, bapak kita, pakde kita atau semacamnya. Kita lebih suka mempertaruhkan masa depan hidup kita, kerabat-kerabat kita dan bahkan anak cucu kita di negeri ini demi beberapa lembar uang ratusan ribu (money politics). Perilaku tidak bertanggungjawab tersebut menunjukkan bahwa kita tidak (belum) mempunyai kedewasaan berpolitik. Intinya, mayoritas rakyat negeri ini masih belum mempunyai rasa tanggungjawab yang cukup untuk benar-benar hidup dalam alam demokrasi yang mandiri.



Tidak adanya rasa tanggungjawab inilah yang menyebabkan anggota Parlemen (DPR) kita menjadi seperti sekarang ini. Ketika pemilu, kita memilih mereka dengan asal maka jangan heran jika kualitas anggota DPR nya pun menjadi asal pula. Ketika pemilu dulu kita memilih caleg dengan didasari semangat kapitalistik (uang), maka jangan merasa aneh bila anggota DPR kita sekarang sebagian besar juga berorientasikan pada uang alih-alih kesejahteraraan rakyat. Saat pemilu dulu kita memilih caleg atas dasar nepotisme, maka jangan merasa heran bila beberapa anggota DPR kita sekarang juga melakukan nepotisme dalam lingkungan elit politik. Dahulu ketika pemilu kita memilih caleg karena penampilannya yang menarik, jadi jangan marah bila sekarang mereka menghabiskan uang kita (pajak) untuk menghias dirinya sendiri, termasuk menghias tempat kerjanya yang seharga 1,1 Trilyun itu.



Dalam demokrasi yang mempunyai jargon �dari rakyat, untuk dan oleh rakyat�, tampaknya rakyat selalu menjadi pihak yang bertanggungjawab atas keberlangsungan negeri ini. Jika kita (rakyat) tidak ingin diberikan tanggungjawab sedemikian besar, ada baiknya kita mulai mempertimbangkan bentuk pemerintahan non-demokratis seperti Fasis, komunis atau Monarki, namun kembali lagi itu semua tergantung pada rakyat negeri ini.

[quote]





Benarkah ini tanggung jawab msyarakat?

Ane cuma terima ama



Yang dah mampir tapi ga komen = :maho

Sumber