Untuk mengakhiri teror 'bom' gas elpiji, ada beberapa langkah yang harus dilakukan segera
[/quote]
Quote:
Pemerintah sejak tahun 2007 lalu gencar melakukan konversi (peralihan) penggunaan minyak tanah ke gas LPG (baca elpiji). Alasan utama dibalik kebijakan konversi minyak tanah itu konon untuk penghematan subsidi BBM. Pemerintah melalui pertamina sampai akhir Juni lalu sudah mendistribusikan sekurangnya 44,6 juta tabung gas ukuran 3 kg dari target sekurangnya 55 juta pada tahun 2011.
Sayang, program konversi ini banyak menemui masalah. Yang paling menonjol adalah terjadinya banyak kasus ledakan. Sejak tabung elpiji 3 kg dibagikan secara gratis oleh Pemerintah tahun 2007, kasus ledakan tabung 'melon' (sebutan populer untuk tabung gas 3 kg) ternyata cukup tinggi. Selama tahun 2008 terjadi 61 kasus, tahun 2009 terjadi 51 kasus dan pada tahun ini (hingga bulan Mei saja) sudah terjadi 33 kasus tabung gas elpiji meledak. Total berarti telah terjadi lebih dari 150 kasus ledakan dengan puluhan korban tewas dan lebih banyak lagi korban luka, termasuk anak-anak.
Terakhir, hanya dalam kurun 8 hari (19-26 Juli) telah terjadi 8 kali kasus ledakan tabung gas elpiji 3 kg di berbagai daerah. Artinya, ledakan gas elpiji terjadi setiap hari. Khusus wilayah Jabodetabek, menurut data Kepolisian Daerah Metro Jaya, selama April-Juli 2010 terjadi lebih dari 15 kali ledakan tabung gas elpiji 3 kg. Korban meninggal mencapai 9 orang dan puluhan orang lainnya luka (Kompas, 27/07/2010).
Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab ledakan itu adalah kualitas tabung yang buruk, terutama katupnya, sehingga bisa bocor, juga kualitas regulator dan selang yang tidak memenuhi SNI. Penanganan tabung saat distribusi juga sering buruk seperti dengan cara dilempar-lempar.
Begitu seringnya terjadi ledakan gas elpiji tak ayal membuat para pengguna tabung gas ukuran 3 kg selalu merasa terancam. Tabung gas elpiji 3 kg seakan sudah menjelma jadi ancaman "bom" yang kapan saja bisa meledak, dan celakanya ada di dapur rumah kita. Tidak salah kiranya jika saat ini masyarakat sedang dihadapkan dengan teror "bom" gas elpiji.
Pemerintah Lamban
Meski sudah banyak korban ledakan, respon Pemerintah terbilang amat lamban. Langkah Pemerintah baru terlihat dengan dibentuknya Tim Nasional setelah rapat koordinasi di Kantor Wapres, 29 Juni lalu. Namun, langkah nyata belum terlihat, kecuali Pemerintah telah menyiapkan regulator dan selang berstandar SNI sebanyak 10 juta paket, dan masyarakat bisa menukarkan yang lama dengan membayar sekitar Rp 35 ribu. Terakhir dikatakan tabung gas 3 kg akan ditarik.
Sikap lamban seperti itu jelas menyalahi tuntunan seperti yang telah ditunjukan oleh ajaran agama (Islam). Karena dalam Islam terdapat tuntunan dengan jelas bahwa Pemerintah berkewajiban senantiasa mengurusi rakyatnya, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasul SAW: "Seorang pemimpin (penguasa) adalah pengatur dan pemelihara urusan masyarakat dan dia bertanggung jawab atas urusan mereka." (HR al-Bukhari dan Muslim).
Rasul SAW juga memperingatkan: "Siapa saja yang diserahi oleh Allah menangani urusan rakyat, lalu ia mengabaikan kebutuhan, kesusahan dan kemiskinan mereka maka Allah akan mengabaikan kebutuhan, kesusahan, dan kemiskinan mereka (pada Hari Akhir kelak)." (HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan al-Baihaqi).
Quote:
Originally Posted by Pertama
semua tabung, regulator dan selang harus dipastikan dan dijamin berkualitas baik. Di lapangan, struktur dan aparatur pemerintah lintas departemen, termasuk Pertamina, bisa melakukan pengecekan hingga tingkat RT dan RW serta komunitas. Perangkat yang standar diberi tanda dan yang tidak memenuhi standar atau rusak diganti. Dananya diambil dari APBN. Tentu hal itu bisa dilakukan. Jika untuk menalangi Bank Century sebesar 6,7 triliun, dan sebelumnya BLBI hingga ratusan triliun saja Pemerintah bisa dan harus bisa, maka tentu saja untuk melaksanakan hal ini juga bisa dan harus bisa. Jika perusahaan otomotif saja bisa melakukan puluhan bahkan ratusan ribu mobil untuk dicek dan diperbaiki, masa Pemerintah dengan segala potensi, kemampuan, dan strukturnya kalah dengan perusahaan otomotif?
Quote:
Originally Posted by Kedua
harus ada pengawasan yang ketat dan berjenjang dari Pemerintah. Pengawasan dilakukan sejak pabrik hingga ke pengecer. Tabung harus dipastikan berkualitas baik dan tidak bocor, terutama pada bagian katup, dan ini bisa dilakukan di stasiun pengisian tabung. Pemerintah juga harus memastikan bahwa distributor hingga pengecer tersebut menjaga kualitas. Harus dijamin mereka memperlakukan tabung dengan baik, dan untuk itu perlu dilakukan pelatihan hingga tingkat pengecer. Artinya, harus ada pengawasan berjenjang dari Pemerintah hingga sampai ke konsumen, supaya Pemerintah tahu siapa yang jadi pihak ketiganya itu.
Quote:
Originally Posted by Ketiga
di tingkat konsumen harus dilakukan penyuluhan massal kepada masyarakat untuk pemakaian gas yang aman. Hal itu dilakukan dari rumah ke rumah dengan memanfaatkan struktur RT dan RW dan komunitas. Penyuluhan tidak cukup hanya menggunakan sarana komunikasi massa, karena kalau hanya lewat televisi misalnya, itu hanya satu arah; tidak ada dialog dan tidak bisa dipastikan konsumen paham.
Quote:
Originally Posted by Ke empat
]Pemerintah harus mengusut dan menghukum dengan keras dan tegas siapa saja yang melakukan kecurangan, menyuntik gas, memalsukan selang dan lainnya yang sering disebut sebagai pihak ketiga penyebab ledakan.
Quote:
Originally Posted by Kelima
segera menyantuni seluruh korban atau mereka yang terkena musibah akibat ledakan tabung gas itu.
Minimal, kelima hal itulah yang harus dilakukan Pemerintah untuk mengakhiri teror ledakan tabung gas.
27th May 2012
Mengakhiri Teror 'Bom' Gas Elpiji
Tolong di rate dulu
