JAKARTA--MICOM: Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah lebih transparan dalam melaksanakan program-program yang terkait dengan APBN.
"Saya melihat pemerintah belum optimal melaksanakan berbagai program guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Minggu (2/1).
Menurut dia, seharusnya pemerintah bisa lebih optimal melaksanakan berbagai program yang telah direncanakan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Realitasnya, kata dia, penyerapan APBN dari tahun ke tahun hanya sekitar 60%, sehingga masih ada sisa lebih pembayaran (Silpa) sebesar 40%.
"Itu berarti pemerintah belum mampu menyusun program perencanaan atau belum mampu melaksanakan dengan baik program yang telah direncanakan," katanya.
Realitas lainnya, kata dia, utang pemerintah Indonesia terhadap asing dalam lima tahun terakhir sudah mencapai sekitar Rp500 triliun dari total utang Indonesia terhadap asing sekitar Rp1.700 triliun.
Jika masih ada egoisme sektoral, masih mengandalkan utang luar negeri, masih ada sejumlah program yang tidak membumi, tingkat pengangguran yang tinggi, Tjahjo mengkhawatirkan, akan sangat berbahaya bagi pemerintah maupun masyarakat.
Tjahjo menambahkan, tingkat pengangguran cukup tinggi, tingkat kemiskinan meskipun secara kuantitas pemerintah menyatakan menurun, tapi secara kualitas masih tinggi.
Anggota Komisi I DPR RI itu mengkhawatirkan, jika situasi seperti terus terjadi berkepanjangan, maka pemerintah dinilai telah gagal dalam memenuhi target dan janjinya sendiri pada saat pemilu.
Menurut dia, untuk melaksanakan berbagai program secara baik, intinya bagaimana mengimplementasikan trisakti, yakni kemandirian di bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya secara seimbang.
3rd January 2011
...Pemerintah Diminta Lebih Transparan...
sebagai bentuk apresiasi.
