[Gusnan]

Tribunnews.com/Tribunnews.com/Andri Malau
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers usai mengunjungi PT Pindad ingin melihat pembuatan persenjataan dan kendaraan militer buatan Indonesia. yang berada di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1/2015). Jokowi hadir bersama Menteri BUMN Rini M Soemarno, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, KSAD Gatot Nurmantyo. (Tribunnews.com/Andri Malau)

- Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (JK) dikabarkan akan menyuntikan modal besar-besaran ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp75 triliun. Penyertaan modal itu diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur ke depan.

Rencana ini mendapat dukungan dan apresiasi dari pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) nasional.
"Kami apresiasi langkah ini. Sebab, selain pemerintah mengoptimalkan peran BUMN sebagai agent of development, ini merupakan juga cara pemerintah mengoptimalkan anggaran negara yang terbatas untuk pembangunan infrastruktur," kata Sekjen Gapensi, Andi Rukman Karumpa Kamis (15/1/2015) di Jakarta.
Andi mengatakan, suntikan modal ini akan menciptakan gearing ratio yang besar bagi pembangunan infrastruktur. Sebab itu, Gapensi meminta agar BUMN Infrastruktur harus lebih agresif dan ekspansif dalam rencana bisnisnya.
"Jadi rencana bisnis BUMN Infrastruktur tidak bisa lagi normal-normal saja, harus lebih berani, ekspansif, dan agresif, sebab keluhan soal equity sudah teratasi," kata Andi Rukman.
Selebihnya, untuk pembiayaan infrastruktur, menurut Gapensi, BUMN akan lebih mudah memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan.
Andi berharap, dengan cara semacam ini, sebagian besar APBN dapat diarahkan untuk pembiayaan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang tidak feasible secara bisnis di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
"Untuk yang feasible di kawasan barat, bisa digarap BUMN, dan yang tidak feasible di KTI digarap APBN," kata Andi.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, anggaran Penyertaan Modal Negara naik menjadi Rp 75 triliun dari Rp 7,3 triliun di APBN 2015.
Pemerintahan Jokowi akan menggenjot pembangunan infrastruktur. Dari Rp75 triliun, sebesar Rp18 triliun akan diberikan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau disingkat SMI.
Selain itu akan disuntikan juga ke berbagai BUMN lainnya seperti PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) serta Perum Bulog, Pertani, Sang Hyang Seri, Perikanan Nusantara, Perum Perikanan Indonesia, PT Garam, Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI.
Kemudian ada juga Permodalan Nasional Madani (PNM), Angkasa Pura II, ASDP, Pelni, Jakarta L'loyd, Hutama Karya, Permunas, PT Dirgantara Idnonesia, PT Pindad, PT Kereta Api Indonesia (KAI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Pelindo IV, Krakatau Steel, BPUI, dan PT PAL.

Terkait:

• RI Bayar Rp 38 Triliun ke IMF, DPR Diminta Buka Mata
• Benarkah Bos Wanita Lebih Galak & Menyebalkan?
• {pendapat} - mana yg lebih galak?
• Perempuan Merokok Jumlahnya Sedikit Tapi Lebih Galak
• ...Pemerintah Diminta Lebih Transparan...

[vava44]

Seharusnya Pindad memproduksi senapan api dalam jumlah besar dan dijual secara bebas supaya banyak orang yang bisa memiliki senjata tersebut dan tentunya negara ini dapat menerima pendapat lebih besar dari penjualan senjata tersebut hahaha





__________________________________________________ ____________
Lingerie Murah Seksi | Baju Wanita Murah