6th March 2011
|
 |
Ceriwis Geek
|
|
Join Date: Nov 2010
Location: PIC#01
Posts: 19,459
Rep Power: 0
|
|
Andreas Parera: Kalau Serius Koalisi, Awali Bicara Soal Prinsip
Peserta Kongres III PDI P, Sanur, Bali melihat-lihat foto yang dijual dengan harga Rp. 50.000 per foto (7/4). TEMPO/Subekti
Quote:
TEMPO Interaktif, Jakarta- Politisi PDI Perjuangan Andreas Parera mengatakan, jika serius untuk melakukan koalisi, maka harus dimulai dengan pembicaraan soal-soal prinsip di tingkat pucuk pimpinan partai. "Harus ada pembicaraan awal menyangkut soal-soal prinsip antara dua petinggi partai," kata Andreas, Sabtu (5/3/2011), saat ditanya soal kemungkinan koalisi Demokrat dan PDI Perjuangan.
Apakah itu berarti Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mesti bertemu Ketua Umum PDIP Megawati? "Ya," kata Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan dan Hubungan Luar Negeri DPP PDI Perjuangan ini. Menurut Andreas, keduanya yang terlebih dahulu harus bertemu untuk membahas soal-soal prinsip tersebut.
Ia mengibaratkan proses dan tahapan koalisi itu seperti perjanjian penting dua negara, dimana soal-soal yang sangat mendasar dan prinsip harus dibicarakan dua kepala pemerintahan. Untuk soal teknis, barulah diserahkan kepada pejabat di tingkat teknis seperti Menteri Luar Negeri. Lalu, pada tahap akhir menjelang kesepakatan, dua kepala negara juga kembali bertemu untuk finalisasi.
Dalam soal koalisi partai, hal yang disebut prinsip oleh Andreas adalah tentang ideologi, platform serta persepsi tentang kepentingan nasional. Jika soal-soal prinsip itu bisa ditemukan kesamaannya, barulah berbicara soal yang lain. Termasuk soal pembagian tugas atau kursi menteri di kabinet. Jika tahapan semacam ini tak dilewati, kata Andreas, maka yang terjadi adalah koalisi tak sehat, dan sifatnya tambal sulam saja. "Jadi, partai yang masuk hanya untuk mengganti yang keluar," kata Andreas.
Pembicaraan soal platform sangat penting di awal koalisi untuk merumuskan isu bersama yang menjadi kepedulian partai yang akan berkoalisi. Dengan cara ini, maka partai-partai yang mengirimkan kader untuk duduk di kabinet, juga memiliki loyalitas yang tegas kepada target yang disepakati, bukan kepada orang atau partai. Ia menyebut politik saat ini sebagai politik dagang sapi, di mana politisi yang jadi menteri memiliki loyalitas ganda. Satu sisi kepada presiden, sisi lainnya kepada partai asalnya.
Bagi Andreas, pembicaraaan tentang platform partai yang akan berkoalisi jadi penting untuk menjajaki kesamaan kepentingan dari keduanya. Meski memiliki ideologi yang berbeda, kata dia, dua partai politik yang memiliki ideologi berbeda sekali pun, masih sangat mungkin untuk bisa berkoalisi. Umumnya, kata dia, jika kedua partai punya kesepahaman tentang tantangan nasional yang dihadapi.
Andreas memberi contoh koalisi dua partai politik di Jerman, yaitu partai konservatif Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) dan partai sosial demokrat SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands). Meski beda ideologi, keduanya pernah berkoalisi di tahun 1990-an karena mengawal isu penting yang akan diperjuangkan bersama, yaitu soal bergabungnya Jerman ke dalam komunitas Uni Eropa dan menghadang kebangkitan gerakan NAZI di negara ini. "Keduanya berkoalisi karena ada kepentingan besar yang ingin di perjuangkan," kata dia.
Saat ini, kata dia, cukup banyak tantangan besar yang dihadapi bangsa ini. Salah satunya adalah ancaman terhadap kebhinekaan. Dalam soal ini, kata Andreas, Demokrat dan PDIP punya banyak kesamaan sikap, meski tak selalu sejalan saat realisasinya di lapangan. Namun, Andreas juga menyadari bahwa perbedaannya juga ada. Salah satunya dalam sistem ekonomi, di mana PDIP menilai saat ini kebijakan ekonomi pemerintah lebih menganut pasar terbuka yang akrab disapa dengan neoliberalisme itu.
Menurut dia, platform yang bersama itu perlu dirumuskan dan disepakati oleh dua pimpinan partai jika memang ingin serius berkoalisi. "Kalau hanya bicara bagi-bagi kursi, itu tidak akan panjang dan partai koalisi hanya menjadi bemper pemerintah saja," kata Andreas. Jika itu yang terjadi, dia yakin umur koalisinya tidak akan panjang. Peluang untuk berakhir seperti koalisi saat ini, di mana anggota koalisi sering tak sejalan, sangat besar peluangnya untuk terulang.
Soal hambatan psikologis yang memungkinkan SBY bertemu dengan Megawati karena sisa konflik di masa lalu, Andreas tak menampiknya. "Ada hal-hal yang kita semua tahu. Dan saya kira ibu Mega rasional melihat ini. Dan saya kira keduanya sama-sama saling mengenal karena pernah kerja bersama," kata Andreas. Namun dia juga menambahkan, masalah di masa lalu ini tak perlu selalu ditonjolkan karena justru membuat peluang untuk mempertemukan keduanya jadi kecil.
Bagi PDI Perjuangan, hal lain yang juga harus dipertimbangkan adalah amanat kongres yang memandatkan partai untuk menjadi oposisi pemerintah. Bagi Andreas, amanat Kongres itu adalah sesuatu yang harus dihargai. Jika memang ada kesepahaman soal prinsip dan platform, soal itu bisa dicarikan jalan keluar. "Keputusan kongres kan bukan Alquran atau Bibel yang tak bisa diubah," kata dia. Selain itu, amanat kongres itu kan bukan asalah nasional, tapi urusan PDI Perjuangan secara internal.
Dengan melihat sejumlah pertimbangan, kata Andreas, sebenarnya tak tertutup peluang untuk melakukan koalisi seperti diramalkan sejumlah pengamat politik di media. "Dalam politik, kan tidak ada harga mati," kata Andreas. Namun, bagi partai, tak mungkin juga meninggalkan amanat kongres karena itu juga sama saja dengan bunuh diri. Namun, kata dia, soal itu masih bisa dipertimbangkan jika ada alasan-alasan lain yang lebih kuat.
Abdul Manan
|
|
