| FAQ |
| Calendar |
|
|
|||||||
| Lounge Berita atau artikel yang unik, aneh, dan menambah wawasan semuanya ada disini dan bisa dishare disini. |
 |
|
|
Thread Tools |
|
#1
28th May 2012
|
||||
|
||||
10 Proyek DPR Yang Nggak Masuk Akal
 [/spoiler] Spoiler for open this:
Spoiler for open this:
Spoiler for open this:
Spoiler for open this:
Spoiler for open this:
Spoiler for open this:
Spoiler for open this:
Spoiler for open this:
Spoiler for open this:
Spoiler for open this:
Spoiler for open this:
Spoiler for open this:
 Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung, menjelaskan, gedung parlemen dan rumah dinas anggota DPR memiliki anggaran perawatan Rp500 miliar. Angka itu yang kemudian didetailkan Sekretariat Jenderal DPR. "Itu semua pagu dibicarakan, ditetapkan, di Badan Anggaran," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. "Tapi tidak boleh ada yang sendiri-sendiri memutuskan anggaran di internal DPR kecuali badan yang sudah ditetapkan yaitu Badan Urusan Rumah Tangga," katanya. Usulan renovasi, kata Tamsil, datang dari Sekretariat Jenderal. "Perawatan gedung ini dalam tanggung jawab kesekjenan," katanya. Sekretariat Jenderal sendiri mengajukan anggaran Rp800 miliar, namun Badan Anggaran hanya menyetujui Rp500 miliar. Pagu anggaran Rp500 miliar itu, kata Tamsil, ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR. Badan Anggaran tidak menetapkan detail-detail seperti Rp20 miliar untuk renovasi ruang Badan Anggaran. "Mungkin satu-satu, tapi ada pagunya Rp500 miliar perawatan gedung secara total." kata Tamsil. Dan anggaran tersebut, kata Tamsil, tidak selalu habis terpakai. Karena itu, kata Tamsil, wajar Ketua DPR Marzuki Alie tidak tahu anggaran detail karena semua di bawah kewenangan Sekretaris Jenderal. "Sekjen itu yang harus menyampaikan hasil tendernya segala macam. Dan kita tunggulah laporan pertanggungjawaban Sekjen nanti." Namun, meski itu kewenangan Sekjen, Tamsil melihat, proyek Rp20 miliar untuk renovasi ruang Badan Anggaran tidak wajar. "Boleh saja itu tapi ruangannya berapa luas? Kalau 100 meter, tidak wajar itu tapi dia kan sudah bilang harga kursi Rp20 miliar, itu juga tidak wajar itu. Ya kan?" kata Tamsil. Lempar Tanggung Jawab Proyek gila-gilaan di lingkungan DPR menjadi sorotan tajam publik. Dalam sepekan terakhir, hampir semua media cetak, elektronik dan situs online memberitakan tentang kejanggalan proyek-proyek internal DPR. Masing-masing pihak di DPR seperti kebakaran jenggot. Semua mengaku tidak tahu dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan Ketua DPR Marzuki Alie yang bertindak sebagai Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengaku tidak tahu. Yang paling jadi kambing hitam adalah Sekjen DPR, Nining Indra Saleh. BURT dan Banggar DPR melempar tanggung jawab terkait renovasi ruang kerja Banggar di Gedung Nusantara I yang menghabiskan dana hingga Rp 20,3 miliar. Tamsil Linrung, pimpinan Banggar mengatakan, usulan renovasi ruang Banggar datang dari Sekretariat Jenderal DPR, dan usulan itu bersamaan seluruh usulan pembangunan DPR. "Pagunya Rp 500 miliar untuk perawatan gedung secara total," kata Tamsil seusai rapat konsultasi bersama Badan Kehormatan DPR, Senin (16/1). Menurut Tamsil, Banggar tak perlu tahu hingga detail usulan yang diajukan Setjen DPR. "Banggar kan tidak detail. Itu kan anggaran ada perawatan gedung ini, rumah dinas, dan perawatan lain-lain kan banyak," ucap politisi PKS itu. Senada disampaikan Wakil BURT Refrizal. Meski tahu mengenai alokasi dana sekitar Rp 20 miliar, menurut Refrizal, BURT tidak tahu hingga detail usulan dari Setjen DPR itu. "Kita taunya glondongan. Detailnya kita tidak," ucapnya. Ketika ditanya apakah wajar alokasi dana Rp 20 miliar untuk renovasi ruangan, Refrizal menjawab, "Tanya ke Sekjen (Nining Indra Saleh). Dia kan yang usulkan ke kita. Dia punya standarnya yang ukuran negara. Dia tahu banget detail aturan itu," kata politisi PKS itu. Sebelumnya, Nining mengatakan, pihaknya hanya melaksanakan proyek yang sudah disetujui BURT. Atas pernyataan Nining itu, Refrizal menjawab, "BURT itu tentukan kebijakannya. Kalau detailnya bukan di BURT. Tanggung jawabnya ada masing-masing. Betul dia melaksanakan. Tapi yang mengusulkan dari pelaksanaan itu siapa? Yah dia juga yang masukan. Masa BURT yang usulkan angka-angka itu. Dari mana anggota DPR tahu?" Refrizal menambahkan, jika ada penyimpangan dalam proyek itu, sebaiknya diusut. Sebagai Ketua Bidang Pengawasan di BURT, Refrizal mengaku sudah meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menginvestigasi proyek itu. Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan DPR tidak pernah mau berniat memperbaiki kinerjanya sama sekali sampai detik ini. "Kita lihat saja, mereka sering Kucing-kucingan dan lempar tanggung jawab, di antara anggota DPR sndiri, parahnya antara BURT dan setjen," tegas Roy. Comment TS : Ane hanya sharing dengan permasalahan yg ada di lingkungan anggota dewan tercinta ini. mari seluruh rakyat indonesia kita cari solusi yang terbaik jangan ada perpecahan bahkan menambah permasalahan menjadi berkembang.   Sumber [/quote][quote] Proses Pembuatan Trophy MotoGP Inilah Kunci Sukses A sampai Z Utang Pemerintah Rp 1.903 Triliun Bakal Jadi 'Bom Waktu' Foto-foto Jakarta yang terus berubah Alamak! Eloknya Danau Kelimutu di Flores Logo ITS Dibajak Perusahaan Rusia? 5 Tempat Wisata Mistis di Pulau Jawa Ini Dia Nutrisi-nutrisi Pengusir Galau [Pic] Wajah-wajah Bete Pemain Bayern Muenchen Menurut agan siapakah Juara Serie-A musim 2011-2012? Mencegah Anak Agar Tidak Mencoba Rokok Yang butuh RAM ACER 4740 dimari gan Terkait:
|
|
|
|
