12th May 2011
|
 |
Moderator
|
|
Join Date: Jun 2010
Location: ~WOUM~
Posts: 7,075
Rep Power: 60
|
|
Web Sitetermahal berharga Rp9,75 milyar/tahun
Inilah salah satu web site dengan biaya prestisius di dunia 9,75 M/tahun
dengan fitur yg sederhana dan design jadul.
ini dia situs fantastis, silahkan Ke TKP
Budget yg dikeluarkan:
- biaya provider senilai Rp 8.4 M/tahun
- pemeliharaan situs Rp 1,3M/tahun
plus biaya pengembangan sistim informasi 9,3M thn 2010 dan 12M thn 2009
Biaya yg sangat besar ternyata tidak pernah dimanfaatkan oleh anggota DPR sendiri. Mereka lebih senang memakai email gratisan seperti dari situs yahoo.com
Quote:
JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti dari Indonesia Budget Centre, Roy Salam, menyampaikan, DPR berkewajiban memublikasikan setiap kegiatan yang dilakukan atau produk yang mereka hasilkan melalui teknologi informasi yang dapat diakses setiap orang. Namun, menurut dia, para anggota Dewan kurang memanfaatkan teknologi yang mereka miliki. Padahal, biaya yang dikeluarkan untuk membangun infrastruktur teknologi informasi bagi DPR itu, kata Roy, tidak sedikit.
"Sebetulnya, DPR banyak yang sudah ada di dalam terkait daya dukung untuk memperkuat data dan informasi. Hanya saja tidak terkoordinasi dengan baik," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (8/5/2011).
Dalam jumpa pers itu, hadir pula Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandri dan peneliti korupsi politik Indonesia Corruption Watch, Abdullah Dahlan.
Menurut Roy, berdasarkan DIPA Setjen DPR 2010, biaya pemeliharaan jaringan sistem informasi website resmi DPR, yakni http://www.dpr.go.id, pada 2010 berkisar Rp 9,75 miliar, yang terdiri dari biaya pembayaran provider website senilai Rp 8,4 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id senilai Rp 1,3 miliar.
"Kemudian, ada program untuk pengembangan sistem informasi dengan budget Rp 9,3 miliar pada 2010 dan Rp 12 miliar pada 2009," katanya.
Sayangnya, website resmi DPR yang menelan biaya cukup besar itu, lanjutnya, tidak dimanfaatkan dengan baik. Contohnya, situs itu tidak digunakan untuk memublikasikan hasil studi banding DPR ke luar negeri selama 2009-2014. Situs www.dpr.go.id juga tidak menyediakan fitur tersendiri yang menempatkan laporan kunjungan ke luar negeri.
"Laporan studi banding BURT ke Maroko, Jerman, Perancis, studi banding Panja RUU Kepramukaan ke Korsel, Jepang, dan Afrika Selatan, studi banding Badan Kehormatan ke Yunani adalah contoh laporan yang hingga saat ini belum dipublikasikan melalui situas dpr.go.id," ujarnya.
Roy juga menilai, DPR telah melakukan pemborosan dengan tidak memanfaatkan secara maksimal teknologi yang sudah mereka miliki. Apalagi, biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan infrastruktur itu tidak murah. Contoh lain kurangnya pemanfaatan teknologi oleh DPR, kata Roy, adalah terkait penggunaan perpustakaan DPR. Sedianya, perpustakaan tersebut dapat menjadi sarana mencari informasi terkait rancangan undang-undang yang tengah dibahas. Namun, DPR seolah lebih senang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ketimbang mencari informasi dari perpustakaan.
"Biaya untuk pembayaran provider website informasi perpustakaan per tahun pada 2010 sebesar Rp 660 juta atau Rp 55 juta per bulan. Promosi perpustakaan per tahun sebesar Rp 192 juta atau Rp 16 juta per bulan," katanya.
|
last report : semenjak jadi pembicaraan di berbagai media. situs ini tidak bisa diakses. entah maintainace, entah overload...
UPDATE:
Quote:
Untuk Urusan Internet, DPR Kucurkan Rp 20 Miliar Setahun
Ramadhian Fadillah - detikinet
Jakarta - Masalah email '[email protected]' membuat publik bertanya bagaimana sebenarnya anggota DPR menggunakan teknologi informasi. Ternyata, DPR menghabiskan anggaran Rp 20 miliar pada 2010 untuk dana IT DPR. Namun sayang, uang sebesar ini tidak sebanding dengan hasilnya.
"Untuk dana yang dikeluarkan tahun 2010 saja, tidak kurang dari Rp 20 miliar," ujar Peneliti Hukum dan Politik Anggaran Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, saat dihubungi detikINET, Rabu (11/5/2011).
Berdasarkan DIPA Setjen DPR tahun 2010, anggaran Rp 20 miliar itu dipecah untuk beberapa pos. Pos pertama adalah untuk situs resmi DPR yaitu www.dpr.go.id yang menyedot anggaran Rp 9,7 miliar. Uang ini untuk biaya pembayaran provider website senilai Rp 8,4 miliar per tahun dan biaya pemeliharaan situs www.dpr.go.id senilai Rp 1,3 miliar.
"Lalu ada program pengembangan sistem IT dan seminar lokakarya soal pengembangan sistem informasi DPR budgetnya Rp 9,35 miliar," ungkap dia.
Jumlah itu masih ditambah dengan adanya pos ketiga yaitu biaya pembayaran provider website informasi perpustakaan DPR sebesar Rp 660 juta.
"Dana ini besar sekali, Rp 20 miliar total untuk tahun ini. Hanya untuk internet saja," kritik dia.
Tahun 2009 lalu, biaya yang dikeluarkan sama besarnya. Tercatat Rp 8,3 miliar untuk biaya pemeliharaan jaringan sistem informasi dan 12,7 miliar untuk program pengembangan IT.
Roy menilai situs www.dpr.go.id juga tidak banyak memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Situs ini hanya mencantumkan nama-nama anggota DPR dan jadwal rapat.
"Yang penting seperti hasil kunjungan kerja atau anggaran DPR malah tidak dicantumkan," kata dia.
Roy mengkritik kinerja Setjen DPR yang dinilai terlalu menghambur-hamburkan dana. Menurutnya dukungan Setjen untuk membantu anggota DPR belum maksimal.
"Seharusnya IT itu bisa membantu DPR mencari data dan informasi daripada harus melakukan kunjungan kerja yang tidak penting ke luar negeri," jelasnya
|
|
Malu mempunyai wakil rakyat Yang...
