Krisis KPK vs Oknum Polri
Jakarta - Kesalahan Mabes Polri dalam menangkap Bambang Widjajanto semakin terang. Salah satunya yaitu melanggar perjanjian antara Kapolri Jenderal Timur Pradopo dengan Ketua Umum DPP Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan.
BW ditangkap dengan tuduhan sebagai advokat yang merekayasa saksi, sebelum BW jadi pimpinan KPK. Penangkapan ini melanggar Nota Kesepahaman (MoU) Nomor B/7/II/2012 dan Nomor 002/Peradi-DPN/MoU/II/2012 antara Peradi dan Polri.
"Maksud Nota Kesepahaman adalah untuk meningkatkan perwujudan prinsip-prinsip negara hukum dalam menegakkan hukum secara optimal dan profesional," demikian bunyi Pasal 1 ayat 1 sebagaimana dikutip detikcom, Senin (26/1/2015).
Bab III tentang Pelaksanaan dari MoU tersebut berbunyi:
Pasal 3 ayat 1
Untuk proses pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, khusus terhadap advokat dalam menjalankan profesinya baik sebagai saksi maupun tersangka dilakukan oleh penyidik melalui cabang Peradi setempat atau cabang Peradi terdekat atau DPN Peradi dengan melampirkan uraian singkat tentang kasus posisi dari tindak pidana yang terkait dengan advokat
Pasal 3 ayat 2
Bahwa setelah mendapatkan pemanggilan dari pihak penyidik maka Peradi segera memproses permasalahan ini terhadap advokat yang bersangkutan dan memberikan hasil pemeriksaaan tersebut kepada penyidik paling lambat 14 hari dan menghadirkan advokat tersebut kepada penyidik
Pasal 3 ayat 3
Bahwa dalam waktu 14 hari setelah menerima pemanggilan ternyata tidak dihadirkan maka penyidik m
26th January 2015
Ini Perjanjian yang Dilanggar Bareskrim dalam Kasus Penangkapan BW
